Yogyakarta, (Analisa). Berbagai permasalahan hukum sering dialami para pecandu, sehingga sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan pelanggaran HAM dari aparat hukum. Hal itu terjadi karena ketidaktahuan pecandu terhadap hukum serta minimnya kepedulian hukum terhadap komunitas.
Menyikapi hal ini, sebuah lembaga East Java Action (EJA) Surabaya membuat Posko Bantuan Hukum bagi para pecandu. "Baru setahun ini dibentuk Posko Bantuan Hukum untuk membantu para pecandu," sebut Abdul Azis, dari EJA, dalam sesi Abstraks Oral tentang Ketika Hukum Dilupakan: Penasun Butuh Hukum Sehat.

Hasilnya, kata Abdul Azis, penangkapan para pecandu sudah berkurang jauh berkurang.

Kalau biasanya setiap minggu beberapa pecandu ditangkap, tapi setelah ada Posko Bantuan Hukum, hampir tidak ada kasus penangkapan dalam sebulan.

Keberhasilan lainnya, sebut Azis, pada Juni lalu mereka berhasil membantarkan seorang pecandu yang ditangkap membawa putaw untuk masuk ke rehabilitasi di rumah sakit jiwa Surabaya.


"Syukurnya, setelah dibentuk Posko komunitas banyak yang datang, sehingga begitu ada kasus informasi segera dapat. Semakin cepat kita beri bantuan, makin bagus," sebut Azis.

Secara teknis, lanjutnya, jika ada pecandu yang ditangkap dan meminta bantuan melalui Posko, maka tim dari posko yang sudah terlatih paralegal bersedia mendampingi mulai dari tingkat penyidikan hingga ke pengadilan. "Kita membantu sampai ke pengadilan. Untuk banding, belum ada kasus yang kita damping," sebutnya saat menjawab pertanyaan salah seorang para peserta komunitas.

Keberhasilan Posko Bantuan Hukum ini, katanya, memberikan inspirasi bagi mereka untuk memiliki pengacara sendiri yang khusus membantu para pecandu yang berurusan dengan hukum.

Untuk itu, mereka mengirimkan lima mantan pecandu yang berpendidikan sarjana hukum untuk mendapatkan pendidikan pengacara di Jakarta.

"Dalam tahun ini selesai. Kalau berhasil, bantuan yang kita berikan gratis bagi para pecandu yang tersangkut masalah hukum," ungkapnya.

Turut menyampaikan presentase Iman Permana yang menitikberatkan tentang pendampingan sebaya. Kemudian, Herru Pribadi dan Sinyo yang mengungkapkan bagaimana pecandu itu harus melek hukum serta pentingnya membangun jejaring sosial dan hukum dengan yang di luar komunitas.

Soalnya, banyak kasus pecandu yang ditangkap mendapat perlakuan diskriminasi, dijadikan ATM aparat atau tukar kepala, padahal, kasusnya sendiri bisa diatasi jika pecandu melek hukum.

Sedangkan Patri Handoyo lebih khusus mengangkat masalah isu penggunaan jarum suntik steril di dalam lapas. Menurutnya, jika di Puskesmas ada layanan jarum suntik steril, harusnya di dalam lapas juga tidak masalah.

"Tapi, yang terjadi malah membawa jarum suntik ke dalam lapas lebih susah dibanding heroin. Akibatnya, komunitas di dalam lapas tetap menggunakan jarum suntik yang ada. Malah, jarum suntiknya kalau rusak bisa direnovasi," jelas Patri.

Untuk itu, dia merekomendasikan agar pemerintah berani mengambil risiko membuat kebijakan tentang kebolehan akses pelayanan jarum suntik steril di dalam lapas.

"Seperti program layanan jarum suntik streril di Puskesmas, memang ada yang tidak setuju, tapi pemerintah berani mengambil kebijakan tak popular tersebut," jelas Patri lagi. (nai)

(Sumber:http://www.analisadaily.com/news/read/2011/10/04/15652/minimnya_pengetahuan_hukum_jadi_masalah_pecandu/)

0 comments :

Posting Komentar