Surabaya - Kalangan pecandu narkoba di Jawa Timur meminta kalangan pemerintah dan yudikatif di Jawa Timur untuk meniru Australia dalam penanganan kasus narkoba dengan program diversi (pengalihan) dari yuridis ke rehabilitasi.



"Australia memiliki program diversi yang terbukti mampu menurunkan kecanduan narkoba dan dampaknya seperti HIV/AIDS," kata Koordinator Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 'East Java Action' (EJA), Rudhy Wedhasmara, di Surabaya, Jumat petang.

Mantan narapidana kasus narkoba itu mengemukakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk "Program Diversi dalam Penanganan Kasus Narkoba" yang dihadiri puluhan peserta dari kalangan aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, rumah sakit, dinas sosial, dinas kesehatan, komisi penanggulangan AIDS, LSM, dan sebagainya.

"Kita bisa belajar kepada Australia, karena kita sudah memiliki UU yang memerintahkan rehabilitasi untuk pecandu narkoba, tapi UU itu tidak bisa jalan di lapangan, karena koordinasi antar-instasi tidak jalan," katanya dalam acara yang juga menampilkan Sekretaris KPA Jatim, Otto Bambang Wahyudi.

Menurut dia, program diversi itu membutuhkan koordinasi instansi yudikatif-eksekutif yang sudah tidak menjadi masalah di Australia, karena itu pihaknya mengusulkan perlunya forum bersama di Indonesia yang mengurusi rehabilitasi secara lintas sektoral.

"Forum Bersama itu akan menjadi 'jembatan' bagi koordinasi antara kalangan yudikatif seperti polisi, jaksa, hakim, dan KemkumHAM serta kalangan eksekutif seperti Dinsos, Dinkes, Badan Narkotika, KPA, dan sebagainya. Bisa saja, forum itu di bawah Badan Narkotika Provinsi (BNP)," katanya.

Ia mencontohkan pihaknya sudah merintis forum bersama itu dengan Badan Narkotika Kota (BNK) Surabaya, sehingga forum itu berhasil melakukan pembantaran napi narkoba dari Polrestabes ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, termasuk mengurus biaya rehabilitasi melalui Jamkesda.

"Saya kira forum itu juga akan menjadi strategis dalam implementasi PP 25/2010 tentang Institusi Pelaksana Wajib Lapor (IPWL) untuk membantu dalam masalah teknis kewajiban semua pecanduj narkoba melapor ke Puskesmas guna mendapatkan rekomendasi agar terhindar pidana," katanya.

Senada dengan itu, Sekretaris KPA Provinsi Jatim, Otto Bambang Wahyudi, menjelaskan program diversi di Australia tidak menghilangkan proses penegakan hukum, karena bandar dan pengedar juga perlu dijerat secara hukum.

"Proses hukum untuk pecandu atau pengguna narkoba juga tetap ada, namun proses hukum itu diarahkan pada pengalihan ke program rehabilitasi, sehingga penangkapan pelaku narkoba juga tetap ada, tapi arahnya bukan ke penjara, melainkan ke lembaga rehabilitasi," katanya.

Namun, hal itu untuk kasus di Indonesia perlu ada penyamaan persepsi antar-instansi, karena itu KPA Jatim sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendorong adanya Forum Bersama dalam Program Rehabilitasi untuk pecandu narkoba.

"Saya setuju kalau kita meniru pemerintah Australia dengan mendanai LSM untuk kepentingan itu, sehingga LSM yang ada akan diberdayakan LSM secara optimal untuk menggerakkan program diversi yang akhirnya akan menurunkan kecanduan narkoba dan dampaknya seperti HIV/AIDS dan kriminalitas," katanya.

Dalam diskusi yang juga menampilkan Manajer Program LSM Yakita (lembaga rehabilitasi korban narkoba) Jatim, Dita Amalia itu, ia menjelaskan penelitian di Australia menunjukkan biaya rehabilitasi itu akan lebih murah dibandingkan dengan biaya pemidanaan, karena proses pidana justru meningkatkan kasus narkoba.

"Apalagi, kalau kita bisa memilah penjara dalam bentuk isolasi untuk perawatan dan bentuk terbuka untuk pemberdayaan melalui pelatihan agar pecandu narkoba siap terjun ke masyarakat. Model ini juga ada di Australia," kata pejabat yang pernah meninjau panti rehabilitasi di Australia itu.

(Sumber:http://www.antarajatim.com/lihat/berita/73886/pecandu-narkoba-minta-jatim-tiru-australia)

0 comments :

Posting Komentar