SURABAYA (Suarakawan.com) – Guna mendukung pengguna atau pecandu narkotika benar sembuh dari ketergantungan narkotika, LSM East Java Action (EJA) pemerintah dan yudikatif di Jawa Timur untuk meniru Australia dalam penanganan kasus narkoba dengan program diversi (pengalihan) dari yuridis ke rehabilitasi

“Australia memiliki program diversi yang terbukti mampu menurunkan kecanduan narkoba dan dampaknya seperti HIV/AIDS,” ujar Koordinator Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ‘East Java Action’ (EJA), Rudhy Wedhasmara, ditemui usai acara Diskusi Publik soal Napza di Hotel Fortune, Jumat (14/10) Sore.


Mantan narapidana kasus narkoba itu mengemukakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk Program Diversi dalam Penanganan Kasus Narkoba yang dihadiri puluhan peserta dari kalangan aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, rumah sakit, dinas sosial, dinas kesehatan, komisi penanggulangan AIDS, LSM, dan sebagainya.

“Kita bisa belajar kepada Australia, karena kita sudah memiliki UU yang memerintahkan rehabilitasi untuk pecandu narkoba, tapi UU itu tidak bisa jalan di lapangan, karena koordinasi antar-instasi tidak jalan,” katanya dalam acara yang juga menampilkan Sekretaris KPA Jatim, Otto Bambang Wahyudi.

Menurutnya, program diversi itu membutuhkan koordinasi instansi yudikatif-eksekutif yang sudah tidak menjadi masalah di Australia, karena itu pihaknya mengusulkan perlunya forum bersama di Indonesia yang mengurusi rehabilitasi secara lintas sektoral.

“Forum Bersama itu akan menjadi ‘jembatan’ bagi koordinasi antara kalangan yudikatif seperti polisi, jaksa, hakim, dan KemkumHAM serta kalangan eksekutif seperti Dinsos, Dinkes, Badan Narkotika, KPA, dan sebagainya. Bisa saja, forum itu di bawah Badan Narkotika Provinsi (BNP),” katanya.

Ia mencontohkan pihaknya sudah merintis forum bersama itu dengan Badan Narkotika Kota (BNK) Surabaya, sehingga forum itu berhasil melakukan pembantaran napi narkoba dari Polrestabes ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, termasuk mengurus biaya rehabilitasi melalui Jamkesda.

“Saya kira forum itu juga akan menjadi strategis dalam implementasi PP 25/2010 tentang Institusi Pelaksana Wajib Lapor (IPWL) untuk membantu dalam masalah teknis kewajiban semua pecanduj narkoba melapor ke Puskesmas guna mendapatkan rekomendasi agar terhindar pidana,” katanya.

Sementara itu Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Jatim (KPAP), Otto Bam Bambang Wahyudi, menjelaskan program diversi di Australia tidak menghilangkan proses penegakan hukum, karena bandar dan pengedar juga perlu dijerat secara hukum.

“Proses hukum untuk pecandu atau pengguna narkoba juga tetap ada, namun proses hukum itu diarahkan pada pengalihan ke program rehabilitasi, sehingga penangkapan pelaku narkoba juga tetap ada, tapi arahnya bukan ke penjara, melainkan ke lembaga rehabilitasi,” katanya. (aca)

Keterangan Foto:Ketum EJA Jatim, Rudi saat menjelaskan cara pusat rehabilitasi di Australia kepada peserta diskusi (aca)

(Sumber:http://suarakawan.com/2011/10/14/pemerintah-jatim-harus-tiru-pusat-rehabilitasi-narkoba-di-australia/)


0 comments :

Posting Komentar