Surabaya (EJA) – Permohonan EJA untuk audiensi terkait usulan Raperda Penggurangan Dampak Duruk Napzadengan Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jatim disambut secara hangat oleh Bawon Adi Yitoni selaku kepala biro diruang pertemuannya, Jumat (16/12). Meski tidak dapat mengikuti kegiatan lantaran terdapat pertemuan dengan Polda Jatim mengenai pencari suaka di Jatim, Bawon menginstruksikan Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat untuk melangsungkan kegiatan ini.

Pertemuan yang tujuan awalnya hanya ditujukan kepada Biro Kesra, namun menurut Dwi Widjajani bahwa untuk mendapatkan respon maksimal dari kegiatan ini diperlukan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang lain. Menurut Yani panggilan akrabnya, hal ini bisa mengoptimalkan apa yang akan menjadi tujuan pertemuan ini. “Kebetulan, ini juga menjadi fokus pak gubernur dalam pemberitaan Jatim sebagai peringkat pertama angka HIV Nasional” ujarnya. Yani yang saat ini menjabat sebagai Kasi kesehatan Masyarakat Biro Kesra mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini merupakan moment yang tepat untuk membahas lebih dalam, pasalnya bapak (Pakde Karwo, red) sedang gusar tentang situasi HIV di Jawa Timur.

Pertemuan yang pada akhirnya ditemui oleh AKBP Roetji Roeshardjanto selaku Kalakhar BNP Jatim, drg Ansarul Fahruda selaku Kepala Seksi Bidang P2PL Dinkes Provinsi Jatim, Dr Otto Bambang selaku Sekretaris KPA Jatim dan Istana W dari perwakilan Biro Hukum ini membahas tentang pijakan program pengurangan dampak buruk Napza di Jawa Timur.

Rudhy Wedhasmara selaku perwakilan pembicara mengatakan bahwa ide awalnya mengapa komunitas korban Napza memilih advokasi ini menginggat kebijakan Harm Reduction (HR) di Jawa Timur dirasa kurang begitu jelas terkait jaminan penyelenggaraan dan kesinambungannya. Dia mengatakan pada sisi anggaran APBD 1 dan 2 juga belum mendapatkan tempat prioritas dipara penyelenggaraa permasalahan Napza dan HIV. Ia mensikapi perluasan dan pemerataan program layanan yang saat ini hanya berada dikota-kota besar dan dukungannya lebih banyak dari bantuan luar negeri. “Disisi anggaran ini salah satu yang menjadi kekhawatiran kami menjelang tahun 2015 ketika bantuan luar negeri habis” ungkapnya. Rudhy yang akrab dipanggil Sinyo ini mengatakan bahwa persoalan ini harus segera menjadi perhatian oleh seluruh perangkat satuan kerja daerah yang dimulai dari sekarang.

Selain mengatakan itu, menurutnya di Peraturan Daerah (Perda) AIDS Nomor 5 tahun 2004 lebih banyak mengatur masyarakat dan lebih memprihatinkan hanya satu ayat yang mengatur tentang esensi dari program penggurangan dampak buruk Napza. Ia menambahkan sebenarnya ada empat pasal yang mengatur, namun tiga diantaranya hanya menjadi bagian pelengkap dan satu pasal yang sudah tidak relevan mengenai BPNA (Badan Penanggulangan Napza dan AIDS). “Komponen transmisi seksual lebih banyak ketimbang HR. Meski diatur, tapi proporsinya sangat kecil dan hanya berupa ayat”, katanya. Laki-laki yang berkepala plontos ini menjelaskan bahwa turunan dari Perda hingga saat ini hanya ada 5 buah kebijakan. Menurut dia yang paling penting untuk dikaji adalah Keputusan Gubernur (KepGub) Nomor 48 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan yang dirasa masih kurang. Menurutnya hanya terdapat dua ayat yang mengatur tentang HR . “Ini perlu bagian bab tersendiri untuk mengakomodir tentang HR, baik di Perda maupun di juklaknya ”, tungkasnya.

Mendapat lemparan itu, drg. Ansarul Fahruda mengatakan bahwa untuk permasalahan teknis dan terkait layanan komperenshif pada pengguna Napza suntik (Penasun), institusinya telah mengupayakan secara optimal baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan. Ia mengatakan untuk jaminan penyelenggaraan sangat setuju jikahal ini diatur. Bebas pembiayaan bagi Penasun yang mengakses layanan kesehatan cukup relevan untuk diadvokasi supaya ada pengaturan. Ini seperti halnya kelompok seniman yang diatur di Perda Jamkesda Provinsi Jatim yang menerangkan bahwa mereka dapat digratiskan ketika mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang telah diatur itu. “Jika hal ini menjadi upaya advokasinya dia menyatakan mendukung, namun cukup berat melakukan perubahan Perda Jamkes tersebut, menginggat sudah diketok gubernur” katanya.

Hal senada ditambahkan oleh Dr. Otto Bambang bahwa untuk membuat sebuah Perda memerlukan upaya yang panjang antara legislatif dan esekutif. Selain itu anggaran pemerintah juga tidak kecil dalam proses menuju pembuatan Perda. Menurutnya ini yang kerap menjadi kendala dan pada akhirnya tidak menjadi bagian prioritas Program Legislasi Daerah (Prolegda). Sementara itu menanggapi topik pembicaraan, Otto mengatakan bahwa ada tiga alternatif yang dapat diupayakan diantaranya adalah mengupayakan revisi Perda AIDS, menganalisa dan melakukan usulan revisi KepGub terkait petunjuk pelaksanaannya yang kemudian mendorong untuk meningkatkan derajat hirarkinya menjadi Peraturan Gubernur.

Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam ditengah-tengah renovasi gedung Kesekrertariatan Daerah Provinsi Jawa Timur ini mensepakati bahwa untuk itu, KPA Provinsi akan memfasilitasi pertemuan yang lebih mendalam untuk melakukan perencanaan analisa dan advokasi terkait KebGub tentang petunjuk pelaksanaan Perda yang akan dilakukan bersama-sama dengan elemen masyarakat sipil dan stakeholder terkait yang akan didukung penuh oleh Biro Kesra. (RS)


0 comments :

Posting Komentar