Surabaya (EJA) - Sejak disahkan Undang-undang Narkotika No 35 Tahun 2011 tentang Narkotika menjadi babak baru upaya pencegahan dan penanggulangan Napza di Indonesia. Upaya rehabilitasi tersirat pada tujuan UU ini sesuai pasal 4 butir d yang menyatakan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Namun, tujuan pasal ini ternyata kemanfaatannya hingga kini belum banyak dirasakan oleh pecandu Napza ketika berhadapan dengan hukum. Hal ini diungkapkan oleh Adi Christianto dari East Java Action (EJA) Surabaya ketika menyampaikan hasil penjajakan mantan narapidana kasus Napza pada kegiatan diskusi komunitas pengguna Napza suntik, Jumat (23/12) di Base Camp EJA.

Menurut dia, terdapat peningkatan angka kasus Napza di Jawa Timur terlihat dari data latarbelakang penghuni pengguna Napza di 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kanwilhukham Provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2010 sejumlah 2.464 orang naik menjadi 3.890 orang per September 2011.

Kris, pangilan akrabnya mengatakan bahwa dari data temuan itu kemudia dia bersama tim Litbang EJA melakukan sebuah penjajakan secara terbatas kepada mantan Narapidana kasus Napza di kota Surabaya. “Penjajakan ini memiliki tujuan untuk melihat dampak pemenjaraan bagi pecandu Napza”, katanya.

Menurutnya hasil penjajakan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan pada semua pihak agar ada upaya penangganan yang lebih manusia terhadap pecandu Napza yang berhadapan hukum. Ia mengungkapkan bahwa penjajakan ini disusun oleh komunitas sendiri, dimulai dari penentuan pertanyaan masalah yang melibatkan 5 mantan napi untuk menyusunnya, termasuk menentukan kriteria inklusi dan metodologi.

Pria lulusan ekonomi dari kampus UPN Surabaya ini menjelaskan bahwa responden dalam penjajakan ini sebanyak 100 orang dengan vonis kepemilikan Napza yang keluar dari masa hukuman tahun 2007 keatas. Menurut dia, hal ini untuk melihat sebelum dan setelah pengesahan UU Narkotika Tahun 2009 dengan toleransi waktu 2 tahun.

Dari 5 daftar pokok pertanyaan penjajakan yang dibuat secara sederhana (lihat grafis), menurutnya data yang cukup memprihatinkan adalah terkait biaya menjalani proses hukum. Hal ini tercatat diangka tertinggi bahwa 43,3% pecandu Napza atau keluarganya harus mengeluarkan uang sebesar lebih dari 20 juta. Angka ini kemudian disusul 23,3% mengeluarkan lebih dari 50 juta dan 16,6% lebih dari 10 juta. “Uang ini diperuntukan untuk biaya dimulai dari penangkapan hingga bebas dari Lapas” ungkapnya.

Kris yang saat ini menjadi tim advokasi EJA mengatakan bahwa sistem hukum di Indonesia bagi korban Napza sudah sangat memprihatinkan. Dia menambahkan tidak hanya budaya uang pada semua sistem peradilan, melainkan dampak pemenjaraan bagi pecandu Napza ini jika tidak segera diantisipasi dan dicari solusinya, maka ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi seluruh pihak yang dampaknya pada masyarakat sendiri. (RS)




0 comments :

Posting Komentar