Aksi Damai
“Pentingnya Wajib Lapor bagi Pecandu Narkotika”
di Puskesmas Jagir
Surabaya, 25 Juni 2012

Perserikatan Bangsa Bangsa – PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang tidak bersikap tegas terhadap Negara besar untuk menghentikan perang dan aksi-aksi militer mereka yang menindas Negara kecil. Indonesia yang merupakan Negara anggota PBB tercatat sebagai negara anggota yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Sebagai negara anggota, maka Indonesia memiliki ikatan terhadap keputusan PBB dalam segala bidang.

Tidak terkecuali  pada tahun 1961, PBB menyelenggarakan konvensi tunggal tentang Narkotika yang kemudian oleh pemerintah Indonesia diratifikasi dan disahkan menjadi UU No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Pengesahan ini sejalan dengan semangat “perang terhadap narkoba” yang dikumandangkan Presiden AS, Richard Nixon sejak tahun 1971 dimana narkoba dijadikan musuh masyarakat nomor satu yang memberikan ruang pada intervensi militer ke berbagai negara atas nama pemberantasan narkoba untuk memenjarakan jutaan rakyatnya sendiri. Dua puluh tahun kemudian Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 dan mengesahkan UU No. 22 tentang Narkotika serta UU No. 5 tentang Psikotropika tahun 1997.


Text Box: “Hingga saat ini sampai akhir tahun 2011, Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki jumlah kapasitas 96.000 orang telah dihuni Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sejumlah 142.000 orang. Dari angka tersebut tercatat 34.849 orang merupakan kasus Narkotika yang selanjutnya diketahui 70%nya merupakan dari kasus pecandu (sumber: Dirjen Pemasyarakatan KemenKumHam) “

Dengan disahkannya UU ini, maka dibentuk pula Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diketuai oleh Kepala Kepolisian RI pada tahun 2002.  Dengan dikepalai Kapolri, maka Indonesia memasuki babak baru upaya penanggulangan narkoba. Intensivitas penegakkan hukum dalam penanggulangan narkoba tidak hanya dilakukan jajaran aparat penegak hukum, sejumlah organisasi non pemerintah didirikan untuk merepresi tindak pidana narkoba di masyarakat dengan anti narkoba sebagai slogan utamanya. Namun, situsai ini tidak menjawab persoalan Narkotika di Indonesia, hal ini ditunjukan berdasarkan penelitian yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan – Universitas Indonesia (2004) bahwa 3,5 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna Narkoba.


Atas kondisi ini, MPR merespon pada sidang umumnya di tahun 2002 dengan merekomendasikan kepada Presiden bersama DPR untuk segera merevisi UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang kemudian masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2005. Revisi ini membutuhkan proses waktu hingga 2 periode legislasi yang pada akhirnya di tanggal 14 September 2009 disahkan menjadi UU No. 35 tentang Narkotika.

Semangat UU Narkotika ini salah satu tujuannya adalah adanya jaminan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu Narkotika. Di dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan adanya kewajiban lapor bagi pecandu narkotika baik yang sudah dewasa maupun yang belum cukup umur. Kewajiban lapor ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1305 tahun 2011 tentang penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), serta No. 2171 tahun 2011 tentang Tata Cara Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Aturan turunan dari UU ini memiliki tujuan agar pecandu Narkotika memperoleh hak nya untuk rehabilitasi medis dan sosial.

Bagi pecandu narkotika, layanan rehabilitasi medis dan sosial sangat berguna untuk memulihkan kesehatannya dari ketergantungan narkotika, memperbaiki kualitas hidupnya dan yang paling penting adalah menghindarkan dirinya dari penularan HIV dan penyakit infeksi lainnya. Namun, pada kenyataannya banyak pecandu Narkotika yang belum mendapatkan hak nya untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini terjadi apabila pecandu Narkotika berhadapan dengan hukum, maka dikenakan pasal tunggal dari UU Narkotika yakni pasal 111 ataupun pasal 112 yaitu hukuman pidana kurungan.  Dengan demikian penempatan pecandu narkotika ke rehabilitasi medis dan sosial tidak dapat dilaksanakan.

Melihat situasi ini, maka penerapan wajib lapor bagi pecandu Narkotika harus segera dilakukan. Berdasar dari penyelenggaraan IPWL yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan di kota Surabaya terdapat 4 institusi antara lain yakni RSUD dr Soetomo, RS Jiwa Menur, Puskesmas Jagir dan Manukan. Saat ini hanya dua dari empat institusi yang telah aktif menjalankan yaitu di RSUD dr Soetomo dan RS Jiwa Menur. Menurut dari beberapa sumber para pelaksana program bagi pecandu Narkotika bahwa hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya belum adanya dukungan infrastruktur dan operasional, kapasitas SDM, belum adanya SK Kepala Dinas Kesehatan yang mendasari era otonomi daerah dan lain sebagainya. Namun, faktor-faktor ini patut untuk dipertanyakan kembali, pasalnya untuk pembiayaan operasional pecandu yang melaporkan dirinya telah diatur sesuai dengan Keputusan Menteri bahwa institusi IPWL dapat mengajukan klaim melalui Dinas Kesehatan setempat kepada Subdit Napza Direktorat Bina Kesehatan Jiwa yang melalui tahapan proses hingga selanjutnya Direktur Bina Keswa dapat membayarkan ke nomor rekening yang telah dilakukan untuk pembayaran klaim tersebut. Sementara itu kesiapan SDM di IPWL sendiri telah diberikan pelatihan oleh berbagai pihak baik di tingkat Nasional maupun provinsi. Sedangkan dasar era otonomi dapat dianggap sebuah alasan klise mengenai komitmen pemerintah kota Surabaya dalam upaya penanganan Napza yang tepat. Atas situasi dan kondisi ini, maka pecandu Narkotika semakin dikorbankan tatkala berhadapan dengan hukum yang berakhir kepemidanaan.

Text Box: Menurut Anev dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Satreskoba Polrestabes Surabaya di tahun 2011 diketahui data ungkap kasus sebesar 725 kasus dengan jumlah tersangka 915 orang dan triwulan pertama tahun 2012 hingga bulan April data ungkap kasus sebesar 211 kasus dan jumlah tersangka 270 orang (Sumber: Satnarkoba Porestabes Surabaya)
Sementara itu, aparat penegak hukum terutama kepolisian tidak dapat berbuat banyak ketika mandat dari UU Narkotika yang memberi penghukuman bagi pecandu Narkotika yang memiliki; menguasai dan menyimpan Narkotika dengan pencantuman pasal pidana. Hal ini yang selanjutnya diteruskan oleh Kejaksaaan untuk melakukan penuntutan di dalam surat dakwaan yang diakhiri oleh Hakim dengan memberikan putusan ketetapan hukum yang dapat ditujukan kepemenjaraan.     


Meski Hakim telah memperoleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 tahun 2011 tentang Penempatan Pecandu Narkotika pada Rehabilitasi Medis dan Sosial, tetapi aturan ini hanya berupa himbauan yang bersifat dapat diterapkan maupun tidak. Sehingga jaminan pecandu Narkotika sesuai dengan pasal 54 UU No. 35 tentang Narkotika yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ” hanya merupakan sebuah dokumen yang sulit untuk diterapkan oleh penyelenggara Negara ketika pecandu berhadapan dengan hukum.

Disisi lain, aparat penegak hukum hingga jajaran yang paling bawah juga berada pada ketidaktahuan akan aturan turunan dari UU Narkotika, bahkan program-program pemulihan baik pendekatan medis dan sosial belum banyak mengetahui. Sehingga pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri dan atau sedang dalam masa perawatan belum memperoleh akses fasisilitas layanan yang sudah tersedia atupun jaminan perlindungan dari aturan-aturan tersebut.

Situasi dan kondisi ini harus segera direspon agar tidak berlarut-larut dalam menimbulkan korban yang lebih banyak lagi dari masyarakat. Ada tiga hal yang harus segera dilakukan yakni pendidikan pada komunitas untuk memiliki kesadaran dalam melakukan wajib lapor bagi dirinya, mendorong kesiapan penyelenggara IPWL dan yang tidak kalah penting adalah mendorong terus menerus intitusi penegak hukum untuk memandang pecandu Narkotika adalah korban, agar supaya kebijakan internal dalam penanganan kasus Narkotika memiliki pendekatan yang lebih humanis.

Oleh karena itu dalam menyambut hari perang terhadap Narkoba yang diperingati tiap tanggal 26 Juni, kami dari East Java Action (EJA) Surabaya yang merupakan perwakilan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) wilayah koordinasi Jawa Timur melakukan aksi damai untuk menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

  1. Negara wajib melindungi korban Napza yang ditunjukan dengan adanya komitmen Pemerintahan Kota Surabaya dalam memberikan penanganan yang tepat pada persoalan Napza
  2. IPWL sesuai Keputusan Menteri kesehatan harus dapat segera dilakukan untuk menerima pecandu yang akan melaporkan diri

Info Selanjutnya:
  1.  Abdul Aziz                        : 081938542111
  2.  Adi Christianto                  : 085232323517


0 comments :

Posting Komentar