Ringkasan Eksekutif

Di banyak negara termasuk Indonesia, masalah perlakuan sewenang-wenang petugas negara adalah hal yang umum terjadi, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekerasan fisik dan penyiksaan, kekerasan seksual dan penghinaan termasuk penelanjangan, kekerasan verbal dan berbagai bentuk tindakan sewenang-wenang lainnya terjadi di banyak tempat dan situasi. Perlakuan tersebut dapat terjadi di waktu penggeledahan, di tempat umum, di tempat-tempat keramaian dan pusat-pusat hiburan. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi itu terjadi di kantor polisi, di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan basis militer. 

Para korban yang disoroti dalam laporan ini adalah pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang mengalami stigma atau pelabelan dari keluarga dan masyarakat di sekitar mereka, bahkan dari negara. Ungkapan-ungkapan berupa: sampah masyarakat, biang keributan, kriminal, perusak nama keluarga, sumber penyakit, dan pelabelan sejenis, akhirnya bermuara pada tindakan-tindakan diskriminatif dari masyarakat terhadap pengguna NAPZA. Pelabelan terhadap pengguna NAPZA membuat perlakuan sewenang-wenang aparat menjadi sesuatu yang dipandang “pantas” diterima. Pengguna NAPZA merupakan target kriminalisasi dalam pelaksanaan kebijakan Perang Terhadap NAPZA, dan di saat yang sama menjadi obyek kenaikan pangkat atau “kejar setoran” para aparat penegak hukum.

Pengguna NAPZA menjadi rentan terhadap sejumlah pelanggaran hak asasi manusia baik dalam bentuk kekerasan seperti kesewenang-wenangan, pengabaian terhadap layanan kesehatan, stigma, tindakan diskriminatif, hingga penghukuman yang tidak proporsional. Hak-hak yang dilanggar pada umumnya meliputi hak atas integritas dan kebebasan fisik, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, serta hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian HAM Internasional (seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti Penyiksaan), serta hukum domestik / nasional.

Laporan ini merupakan hasil analisis pemantauan dan dokumentasi yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA (JP2HAM), yang beranggotakan FORKON, PANAZABA, PERFORMA dan EJA. Keempat organisasi ini memiliki fokus kerja pada penanganan masalah Kebijakan NAPZA di Indonesia. Wilayah kerja FORKON berada di DKI Jakarta, PANAZABA di Jawa Barat, PERFORMA di Jawa Tengah, sementara EJA di Jawa Timur.

Tujuan pendokumentasian ini adalah:

(1) Adanya pemahaman yang lebih baik tentang sebab dan akibat serta hubungan antara masalah-masalah di seputar perlakuan buruk dan tindak kekerasan polisi dan petugas penegak hukum lainnya terhadap pengguna NAPZA dan bagaimana sumber-sumber nasional dan internasional dapat membantu mengatasi masalah tersebut; 

(2) Mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan program pengurangan dampak buruk NAPZA (harm reduction )dan hak asasi manusia di Indonesia 

 (3) Menyumbang strategi di tingkat negara untuk melakukan intervensi berbasis peristiwa, penelitian di masa depan, dan advokasi berbasis hak, khususnya di tingkat akar rumput.

Proses pemantauan dilakukan pada bulan Mei s/d Agustus 2009. Selanjutnya proses tersebut dilanjutkan hingga tahun 2011. Data dan informasi yang dikumpulkan diperoleh dari kasus- kasus yang dipantau atau diterima. Kasus-kasus yang direkam dan dicatat terjadi sejak tahun 1997 s/d 2011 dari 4 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,dan Jawa Timur. Untuk menganalisis hasil pemantauan, digunakan metode atau model analisis “Who Did What to Whom?” (Siapa Melakukan Apa pada Siapa) yang dikembangkan oleh HURIDOCS. Secara ringkas, total kasus yang dipantau dan didokumentasikan di 4 (empat) Provinsi di Jawa sejak 1997 – 2011 adalah sebanyak: 139 kasus dan dapat diperinci sebagai berikut:

  1. 27 kasus dari Provinsi DKI Jakarta 
  2. 28 kasus dari Provinsi Jawa Barat 
  3. 56 kasus from dari Provinsi Jawa Tengah 
  4. 26 kasus from Provinsi Jawa Timur 
  5. 1 kasus dari Provinsi Yogyakarta  
Selain itu, terdapat 1 (satu) catatan kasus yang dilaporkan berasal dari Lampung (di luar Pulau Jawa). Rincian korban terdiri dari 19 kasus dengan korban perempuan dan 120 kasus dengan korban laki-laki. Tercatat pula satu korban anak-anak / remaja. Jenis-jenis tindakan pelanggaran yang paling banyak dialami korban adalah:
  •  Pelanggaran terhadap integritas pribadi, khususnya berkaitan dengan kekerasan fisik : 117 kasus 
  • Penangkapan tidak sah: 112 kasus 
  • Pelanggaran terhadap integritas pribadi, khususnya berkaitan dengan kekerasan fisik : 117 kasus  
  • Penangkapan tidak sah: 112 kasus 
  • Penahanan atau pemenjaraan : 97 kasus
  • Penyangkalan hak untuk dinyatakan tidak bersalah:  96 kasus
  • Penyangkalan hak untuk mendapat perlakuan yang bermartabat dan manusiawi: 95 kasus 
  • Penyangkalan hak legal sebagai tersangka: 112 kasus 
  • Penyangkalan hak atas penangkapan yang sah: 108 kasus 
  • Penyangkalan hak untuk mendapatkan bantuan hukum: 108 kasus   
  Terdapat jumlah yang signifikan untuk kasus-kasus :
  •  Kekerasan fisik / penganiayaan (106 kasus), 
  • Penyiksaan (71 kasus),
  • Penggeledahan tidak sah (illegal search) (70 kasus), 
  • Pemerasan (extortion) (46 kasus), 
  • Ancaman / intimidasi (34 kasus), 
  • Perampasan / penyitaan (seizures) (15 kasus).
Sebagian besar pelanggaran dilakukan oleh aparat negara. Jenis pelaku dan institusi mereka terdiri dari polisi, baik di tingkat Nasional, Provinsi, hingga tingkat Polres dan Polsek. Selain itu juga ditemukan kasus pelanggaran yang melibatkan Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Temuan kegiatan pemantauan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan polisi dan penegak hukum lainnya terhadap para pengguna NAPZA telah menunjukkan bahwa respon yang bersifat represif dan punitif (menghukum) tidak akan pernah menyelesaikan masalah penggunaan NAPZA dan HIV/AIDS. Masalah NAPZA tidak dapat diselesaikan hanya dengan inisiatif-inisiatif pemidanaan semata. Pendekatan yang bersifat penghukuman justru menyebabkan pengguna NAPZA menghindar dari pusat-pusat layanan pencegahan dan perawatan ketergantungan NAPZA.

Berdasarkan hasil pemantauan ini Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA merekomendasikan agar pemerintah, dengan dukungan masyarakat sipil dan komunitas Internasional mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi berikut:

  1. Sebagai bentuk kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara, maka Pemerintah harus memastikan bahwa perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan, termasuk yang ditujukan kepada para pengguna NAPZA, harus dilarang secara eksplisit. Penyiksaan harus didefinisikan dan dikriminalisasi sebagai tanda konkrit komitmen Indonesia untuk menerapkan pasal 1 dan 4 Konvensi Anti Penyiksaan. 
  2. Melakukan perubahan kebijakan yang memandang pengguna NAPZA sebagai korban. Apabila harus melalui proses hukum maka rehabilitasi hendaknya menjadi pilihan dan bukannya pemenjaraan, karena melihat maraknya peredaran gelap NAPZA di dalam penjara. Untuk itu diperlukan pula upaya-upaya untuk penyadaran masyarakat secara lebih luas mengenai posisi pengguna NAPZA dan melakukan pengawalan terhadap kebijakan NAPZA di Indonesia. 
  3. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa sistem peradilan pidana bersifat non diskriminatif di setiap tahapan dan mengambil tindakan-tindakan efektif memberantas korupsi dan pemerasan oleh pejabat publik yang bertanggung jawab atas administrasi peradilan, termasuk hakim, jaksa, polisi dan personil penjara. 
  4. Semua tahanan dalam kasus NAPZA harus dijamin hak-haknya sebagai subjek hukum untuk menolak penahanan yang tidak sah di hadapan pengadilan, atau menggunakan mekanisme pra-peradilan. Hakim dan jaksa harus secara rutin menanyakan orang yang tiba dari tempat tahanan polisi bagaimana mereka diperlakukan, dan bila mereka menduga bahwa mereka telah menerima perlakuan buruk, memerintahkan pemeriksaan medis independen sesuai dengan Protokol Istambul, bahkan bila tidak ada pengaduan formal dari terdakwa. Dalam hal ini, Pengakuan yang dibuat oleh orang dalam tahanan tanpa kehadiran pengacara dan tidak dikonfirmasi di hadapan hakim tidak dapat diterima sebagai bukti terhadap orang yang membuat pengakuan. 
  5. Pemerintah perlu membangun mekanisme pengaduan yang dapat diakses dan efektif. Mekanisme ini harus dapat diakses dimana pun dan dari semua tempat penahanan; pengaduan oleh tahanan harus diikuti dengan penyelidikan independen dan menyeluruh. 
  6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), serta Ombudsman Republik Indonesia, hendaknya dapat menginisiasi Mekanisme Pencegahan Nasional (NPM) yang sepenuhnya independen untuk menjalankan kunjungan-kunjungan ke semua tempat penahanan, khususnya bagi para tahanan dalam kasus-kasus NAPZA, sebagai salah satu kewajiban dari Pelaksanaan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan.  
Terbitnya laporan ini sungguh merupakan awal dari kerja yang panjang untuk memantau berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap pengguna NAPZA. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pihak yang telah membantu proses ini, terutama para korban yang dengan tegar mempercayakan kisah-kisahnya untuk kami dokumentasikan. Pekerjaan ini diharapkan dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan sehingga pada saatnya dapat dipastikan kekerasan yang terjadi pada para pengguna NAPZA akan semakin berkurang dan upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua orang dapat diwujudkan

Download laporan selengkapnya versi bahasa  dengan klik disini
Download laporan selengkapnya english version dengan klik disini

0 comments :

Posting Komentar