Sidang Ajudikasi antara LBH Masyarakat dengan BNN Selasa, 2/10/2012
JAKARTA— Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dan memerintahkan Termohon Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membuka 3 (tiga) Peraturan Kepala BNN dalam pemberantasan narkoba.

“Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagaian,” kata Ketua Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Amirudin saat membacakan putusan Sengketa Informasi Publik Nomor:163/V/KIP-PS-A/2012, secara bergantian Selasa, 2/10/2012.

Majelis Komisioner yang beranggotakan Dono Prasetyo dan Abdul Rahman Ma’mun berpendapat bahwa 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka BNN) merupakan dokumen yang bersifat terbuka sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf b juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU KIP menyatakan, tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum.”

Meski menyatakan bahwa dokumen yang diminta Pemohon bersifat terbuka, Majelis Komisioner hanya mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk sebagian karena dokumen tersebut, di dalamnya terdapat informasi-informasi yang dikecualikan yaitu mengenai teknik dan strategi pemberantasan narkoba yang apabila dibuka akan menghambat upaya penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP.

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.”

Informasi yang dinyatakan Majelis Komisioner KIP sebagai informasi terbuka dalam 3 (tiga) Perka BNN itu menyangkut masalah administratif penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNN.Sedangkaninformasi yang dikeculaikan atau bersifat rahasia yaitu mengenai teknik dan strategi penyelidikan dan penyidikan dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

Untuk diketahui, Sengketa Informasi Publik antara Pemohon LBH Masyarakat dengan Termohon BNN bermula ketika Pemohon mengajukan permintaan informasi berupa: Peraturan kepala BNN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan dan Penyerahan di Bawah Pengawasan, Peraturan Kepala BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung, dan Peraturan kepala BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

LBH Masyarakat memerlukan 3 peraturan BNN tersebut sebagai instrument untuk melakukan kontrol terhadap kemungkinan tindakan aparat yang bertindak di luar aturan sehingga berpotensi melanggar HAM. Ajeng dari LBH Masyarakat mencontohkan banyaknya korban penjebakan narkoba, yang pada dasarnya bukanlah pengedar, tapi ditangkap karena dijebak.

Atas permintaan tersebut, Termohon tidak dapat memberikan dokumen itu dengan berdalih dokumen yang diminta Pemhon bersifat dikecualikan atau dirahasiakan dan apabila 3 (tiga) dokumen tersebut dibuka akan menganggu upaya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dengan mangacu pada ketentuan Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP. Karena itu, dokumen yang diminta LBH Masyarkat menjadi sengketa informasi dan didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat pada tanggal 1 Mei 2012.

Atas putusan Majelis Komisioner KIP, Termohon yang diwakili Deputi Kepala BNN Ahwil Luthan, Benny J. Mamoto dan Supardi menyatakan menerima putusan KIP. “Kami dapat menerima dan kami akan berusaha melengkapi dan memenuhi apa yang diperintahkan Majelis,” ujar Ahwil Luthan.

Sementara pihak Pemohon LBH Masyarakat yang diwakili Ajeng Larasati masih akan mengecek pasal-pasal yang dibuka dan yang dikecualikan, setelah menerima dokumen yang telah ditutup sebagian dari BNN. *)

(Sumber:http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini/detailberita/242)

1 comments :

moris scofield mengatakan...

Ya,uud narkotik memberika peluang yang sangat besar u/ menjebak,kemaren saja kerabat saya kena jebak,dan di siksa,dibaw ke polda bandung,bayar uang 20jt buat damai 24-12-2012. #buserkurap.

Posting Komentar