Aktivis HIV/AIDS Jawa Timur mendesak Gubernur Jatim Soekarwo untuk merubah Perda No 5 Tahun 2004 tentang Penanggulangan HIV AIDS.

Pasalnya, aktivis lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS menilai bahwa Keputusan Gubernur No 48 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Jawa Timur belum mampu sepenuhnya mengakomodir penanggulangan AIDS di Jatim.

Rudhy Wedhasmara dari Esat Java Action (EJA), jaringan lembaga swadaya masyarakat ini saat sedang mengupayakan terobosan dengan mengajukan perubahan (adendum) atas Perda tersebut.

“Dalam Perda itu belum ada ketentuan soal penyediaan jarum suntik steril bagi pecandu narkoba. Selama ini penyediaan jarum suntik steril untuk para pecandu masih disediakan oleh lembaga donor,” kata Rudi melalui siaran persnya (28/12/2012)

“Padahal jika melihat data dari KPAP (Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi) penularan HIV/AIDS melalui jarum suntik tak kalah besarnya dibanding dengan penularan melalui heteroseksual yaitu 21,3 persen. Sedangkan penularan tertinggi masih melalui hubungan heteroseksual sebesar 70,1 persen,” tukasnya.

Selain itu, dalam Perda ini tak memberikan kemandirian finansial kepada KPAP, karena anggaran untuk KPAP Provinsi diikutkan dalam Kantor Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. ”Sehingga, karena tidak memiliki kemandirian finansial, KPAP tidak leluasa menjalankan program penanggulangan AIDS di Jawa Timur,” tambahnya. @ian_lensa

(Sumber:http://www.lensaindonesia.com/2012/12/28/aktivis-desak-perda-penanggulangan-hivaids-jatim-direvisi.html)

0 comments :

Posting Komentar