Sampai saat ini masih banyak para korban Napza di Indonesia yang mendapat vonis penjara. Menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai dengan tahun 2013 terdapat 25.009 orang korban pengguna narkotika berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Vonis yang mereka jalani 90 persen adalah penjara bukan rehabilitasi. Sehingga bukan tidak mungkin para korban ini akan selamanya menjadi sapi perah bagi aparat penegak hukum.

Dukung jangan menghukum ( support don’t punish ) adalah advokasi dengan bentuk aksi atau kampanye bersama, tujuan advokasi ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap orang yang menggunakan narkotika yang notabene selalu di kriminalkan dan mendapatkan cap dan perlakuan buruk. Sehingga upaya advokasi ini diharapkan terjadi perubahan hukum serta kebijakan yang berpihak kepada orang yang menggunakan narkotika.

Ketidakmampuan negara menyediakan layanan kesehatan bagi pengguna narkotika merupakan bentuk pelanggaran HAM dan masifnya upaya institusi penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan pemenjaraan korban pengguna narkotika justru berbanding terbalik dengan prinsip–prinsip pemenuhan hak asasi manusia.

Perlakukan kesewenang-wenangan terhadap korban pengguna narkotika merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terabaikan yang berdampak pada ribuan orang setiap tahunnya. Kekerasan fisik, kekerasan seksual dan penghinaan serta berbagai bentuk tindakan sewenang–wenang lainnya terjadi di banyak tempat dan situasi yang menyebabkan kemiskinan, menghambat pembangunan ekonomi, menyebarluaskan penyakit, dan melemahkan aturan hukum.

Data hasil pemantauan dan pendokumentasian Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM (JP2HAM) di empat propinsi di pulau Jawa tercatat 139 kasus pelanggaran HAM sejak 2007 - 2011. Dari data itu 26 kasus diantaranya terjadi di Jawa Timur. Tindak-tindak pelanggaran HAM itu diantaranya adalah pelanggaran terhadap integritas pribadi dalam bentu kekerasan fisik, penangkapan tidak sah, penahanan atau pemenjaraan, penyangkalan hak untuk dinyatakan tidak bersalah, penyangkalan hak untuk mendapat perlakuan yang bermartabat dan manusiawi, penyangkalan hak ilegal sebagai tersangka, dan penyangkalan hak atas penangkapan tidak sah, serta penyangkalan hak untuk mendapat bantuan hukum. 

Dari 139 itu terjadi tindakan-tindakan yang cukup signifikan dari aparat penegak hukum, diantaranaya kekerasan fisik sebesar 106 kasus, penyiksaan sebanyak 71 kasus, penggledahan tidak sah sebanyak 70 kasus, pemerasan sebanyak 46 kasus, ancaman atau intimidasi sebanyak 34 kasus, dan perampasan sebanyak 15 kasus.

Data diatas adalah potret sebagian kecil yang berhasil didokumentasikan dan diyakini masih banyak terdapat data-data di masyarakat yang menjadi catatan buram penangganan Narkotika. Seharusnya ketergantungan Napza bukanlah sebuah kriminal, namun merupakan masalah sosial, mental dan fisik yang tidak dapat diselesaikan melalui hukuman. Kriminalisasi orang yang menggunakan Napza dapat meningkatkan angka resiko terhadap penularan HIV, TBC dan hepatitis C serta berdampak merusak kesempatan seseorang dari lingkungan pekerjaan dan sosial.

Persaudaraan Korban Napza Indonesia secara serentak menggelar aksi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah Jatim dengan di koordinasikan oleh East Java Action (EJA) melakukan kegiatan aksi yang di pusatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur pada Hari Selasa, 25 Juni 2013 Pukul 13.00 – 15.00 WIB dengan di ikuti 6 (enam) organisasi atau kelompok korban Napza untuk menuntut:

  1.  Menuntut pemerintah untuk mengakhiri kriminalisasi dan hukuman bagi pengguna Narkotika
  2. Menuntut penerapan Surat Edaran Jaksa Agung ( SEJA ) no. SE 002/A/JA/02/2013 dengan petunjuk teknis Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum ( JAMPIDUM ) no.B 01/E/EJP/02/2013 yang secara terstruktur mengatur dengan jelas terkait penempatan pecandu narkotika dalam rehabilitasi medis dan/ rehabilitasi sosial, sesegera mungkin. 
  3.  Menuntut segera di keluarkannya Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP ) tentang Penyalahgunaan serta Penanganan Narkotika dan HIV/AIDS. 
  4.  Menuntut agar pemerintah meningkatkan upaya penanggulangan dampak buruk penggunaan Narkotika berbasis bukti dan program yang efektif bagi mereka yang mengalami masalah dengan penggunaan narkotika (terapi, substitusi dan alat suntik steril). 
  5.  Menuntut pemerintah meningkatkan pemahaman yang lebih baik serta menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap pengguna Narkotika.

“Ini adalah waktu untuk memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan bagi pengguna napza, keluarga dan komunitas mereka”

DUKUNG REFORMASI KEBIJAKAN YANG LEBIH HUMANIS TERHADAP PENGGUNA NAPZA!!!

0 comments :

Posting Komentar