PULUHAN korban napza yang tergabung dalam persatuan korban napza Jawa Timur menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (25/6) di Surabaya. Mereka menuntut upaya penegak hukum untuk merehabilitasi pecandu dalam proses hukumnya.

Menurut korban Napza upaya rehabilitasi bagi pecandu napza adalah upaya memanusiawikan pecandu dibanding mengkriminalisasikan. "Saat ini masih banyak para korban Napza di Indonesia yang mendapat vonis penjara," kata Rudhy Wedhasmara, salah satu koordinator aksi.

Rudhy menuturkan menurut data Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sampai dengan tahun 2013 terdapat 25.009 orang korban pengguna narkotika berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Vonis yang mereka jalani 90 persen adalah penjara bukan rehabilitasi. Sehingga bukan tidak mungkin para korban ini akan selamanya menjadi sapi perah bagi penegak hukum.

Dalam aksinya, massa yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur seperti Malang, Madiun, Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo ini menuntut pelaksanaan penerapan Surat Edaran Jaksa Agung ( SEJA ) No SE 002/A/JA/02/2013 dengan petunjuk teknis Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum ( JAMPIDUM ) No.B 01/E/EJP/02/2013 yang secara terstruktur mengatur dengan jelas terkait penempatan pecandu narkotika dalam rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

"Ketidakmampuan negara menyediakan layanan kesehatan bagi pengguna narkotika merupakan bentuk pelanggaran HAM dan masifnya upaya institusi penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan pemenjaraan korban pengguna narkotika justru berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia," kata Rudhy.

Data hasil pemantauan dan pendokumentasian Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM (JP2HAM) di empat propinsi di pulau Jawa tercatat 139 kasus pelanggaran HAM sejak 2007 - 2011. Dari data itu 26 kasus di antaranya terjadi di Jawa Timur. Tindak-tindak pelanggaran HAM itu di antaranya adalah pelanggaran terhadap integritas pribadi dalam bentu kekerasan fisik, penangkapan tidak sah, penahanan atau pemenjaraan, penyangkalan hak untuk dinyatakan tidak bersalah, penyangkalan hak untuk mendapat perlakuan yang bermartabat dan manusiawi, penyangkalan hak ilegal sebagai tersangka, penyangkalan hak atas penangkapan tidak sah, dan penyangkalan hak untuk mendapat bantuan hukum.

Dari 139 kasus itu terjadi tindakan-tindakan yang cukup signifikan dari aparat penegak hukum. Di antaranaya kekerasan fisik sebesar 106 kasus, penyiksaan sebanyak 71 kasus, penggeledahan tidak sah sebanyak 70 kasus, pemerasan sebanyak 46 kasus, ancaman atau intimidasi sebanyak 34 kasus, dan perampasan sebanyak 15 kasus.

"Ketergantungan Napza bukanlah sebuah kriminal, namun merupakan masalah sosial, mental dan fisik yang tidak dapat diselesaikan melalui hukuman. Kriminalisasi orang yang menggunakan Napza dapat meningkatkan angka risiko terhadap penularan HIV, TBC dan hepatitis C serta berdampak merusak kesempatan seseorang dari lingkungan pekerjaan dan sosial," katanya.

Perwakilan dari korban napza yang menggelar aksi ini diterima Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi, Pathor Rahman. Dalam dialognya yang berlangsung satu jam ini Kejaksaan Tinggi menyambut baik upaya para pecandu untuk vonis rehab. "Secara manusiawi kami sangat mendukung dengan dikeluarnya surat edaran Jaksa Agung. Karenanya Kejati Jatim masih akan merapatkannya dengan pimpinan.

Upaya rehab ini upaya yang efektif dalam pemidanaan pecandu, tapi semua harus didasari aturan hukum yang berlaku," kata Pathor Rahman.

Pathor menambahkan dalam proses penerapan upaya rehab bagi pecandu, Kejati nantinya akan mencoba terbuka terhadap elemen-elemen masyarakat. "Ini akan menjadi masukan kami dalam proses penggodokan di Kejati.

Tapi kami juga berharap bahwa institusi rehab juga menjaga dan berkomitmen yang baik dalam prosesnya," katanya. n Witanto

Sumber: http://www.jurnas.com/halaman/10/2013-06-26/253177

0 comments :

Posting Komentar