East Java Action (EJA) merupakan kelompok komunitas korban NAPZA yang berdiri pada bulan Maret tahun 2007 dengan fokus pada pemberdayaan korban NAPZA. EJA memiliki visi yakni “Mewujudkan Masyarakat yang Sadar Terhadap Keadilan Sosial” dengan misi antara lain “Memfasilitasi proses pendidikan kritis kepada korban napza sebagai penggerak perubahan sosial di masyarakat; Mendorong perbaikan pelayanan terkait dengan masalah kecanduan dan penggunaan Napza dan; Menggerakkan masyarakat dalam upaya perbaikan kebijakan publik terkait permasalaahan Napza. 

Dalam perjalanannya, EJA telah menginisiasi 7 kelompok komunitas korban Napza yang menjadi simpul di provinsi Jawa Timur diantaranya berada di kota/kab Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Madiun dan Banyuwangi. Perjalanan ini pada akhirnya menemui kendala dan tantangan baik di internal maupun eksternal. Selama membangun kelompok simpul, EJA yang merupakan kelompok ditingkat provinsi dihadapkan pada situasi kedaerahan dan situasi stakeholder, termasuk dalam hal pendanaan dan keorganisasian yang terjadi pada kelompok-kelompok simpul. Selain itu, kendala terbesar yang tidak dapat dipisahkan adalah terkait wilayah geografis provinsi Jawa Timur yang cukup luas.

Sebagai kelompok ditingkat provinsi, tantangan-tantangan secara internal hingga eksternal lambat laun dengan bertambahnya tahun semakin membesar dan tidak dapat dihindari menuai berbagai persoalan. Meski, EJA telah memiliki aturan main berupa dokumen-dokumen yang disepakati oleh anggota-anggotanya yang berupa aturan main antara lain tentang bagan stuktur, peraturan kelompok, perencanaan tahunan, garis koordinasi dan komunikasi, serta ketentuan iuran anggota tidak dapat membendung persoalan yang terjadi. Hingga pada akhirnya, sejak tahun 2011 pada pertemuan tingkat provinsi, EJA mengubah landasan dasar kelompoknya menjadi forum dengan penamaan East Java Aliansi (EJA) dengan kelompok simpul yang masih berkomitmen dalam mensepakati yakni dari EJA Surabaya dan Sidoarjo, serta Mojokerto (Kopenham-Komunitas Peduli Napza dan HIV/AIDS Mojokerto).

Berjalannya waktu dengan perubahan menjadi forum, EJA tingkat provinsi semakin tidak menunjukan eksistensi pada internalnya. Sementara itu, pengelola EJA tingkat provinsi yang berdomisili di ibu kota provinsi selanjutnya melebur pada EJA kota Surabaya dan berafiliasi dengan Yayasan Orbit (berbeda kepengurusan dan pengaturan rumah tangga) hingga saat ini.

Dari tahun 2011 hingga kini, EJA Surabaya tidak mempedulikan keorganisasian melainkan fokus pada program-program kerja yang menitikberatkan pada wilayah pemberdayaan hukum korban Napza dan advokasi kebijakan. Bahkan, kelompok EJA Surabaya dapat dianggap sebagai organisasi liar yang tidak teregistrasi ke negara ataupun sebagai organisasi tanpa bentuk (OTB) yang hanya mengalir mengikuti arah fokus perjuangannya yang dilakukan oleh para penggurusnya.

Berdasarkan hal tersebut, penggurus kelompok EJA Surabaya memiliki komitmen untuk dapat memperbaiki kelembagaan. Penguatan ini dilandaskan atas dasar perjalanan sejarah EJA ditingkat provinsi yang menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali, serta tantangan yang dihadapi saat ini terutama mengenai situasi dampak atas kebijakan Napza dan secara internal mengenai keberlanjutan organisasi.

Maka, atas dasar tersebut, perlu dilakukan penguatan organisasi EJA Surabaya oleh anggota dengan pembahasan komponen penguatan kelembagaan yang dianggap prioritas untuk dapat menjadi daya ungkit komponen-komponen yang lain. Komponen kelembagaan yang akan dikuatkan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menjadikan EJA Surabaya sebagai organisasi yang siap dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal kedepan sesuai dengan visi dan misinya.

Dari penguatan kelembagaan yang dilakukan pada akhir bulan Oktober 2014 ini menjadi catatan sejarah tersendiri bagi perjalanan organisasi. Penguatan kelembagaan ini telah memperoleh hasil perubahan mendasar mengenai keorganisasian, yakni diantaranya perubahan penamaan menjadi organisasi yang bernama Empowerment and Justice Action (EJA) berbasis dikota Surabaya dengan wilayah kerja tanpa batas; memiliki orientasi pada pemberdayaan hukum pada korban Napza dan advokasi kebijakan terkait Napza; berbentuk organisasi terbuka berjenis informal yang normatif sebagaimana AD/ART yang telah ditetapkan; serta terjadinya perubahan susunan penggurus dan; pengesahan rencana strategis, rencana kerja dan rencana anggaran untuk periode 2015 hingga 2017.

Penyesuaian organisasi selambat-lambatnya akan dilakukan selama 60 hari sejak ditetapkan perubahan ini. Sekaligus dalam kesempatan ini kami memperkenalkan pemimpin baru kami yang dipilih secara demokrasi yakni Sdr.“Ikke Sartika” untuk periode tahun 2015-2017.

0 comments :

Posting Komentar