Kepala Lapas Kelas II A Wanita Semarang, Probo, perlihatkan foto terakhir terpidana mati dalam kasus narkoba, Tran Thi Bich Hanh (37) di Lapas Bulu Semarang, Jateng, 16 Januari 2015. Tran Thi merupakan warga negara Vietnam, rencananya akan menjalani eksekusi mati di Boyolali, Jateng, pada 18 Januari. ANTARA/R. Rekotomo


TEMPO.CO , Jakarta:Sebanyak 35 organisasi masyarakat berencana mengajukan permohonan amandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Koordinator rencana amandemen tersebut, Rudhy Wedhasmara, beralasan Undang-Undang ini tidak menyelesaikan masalah narkotika di Tanah Air. 

"Sama saja dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika," katanya saat dihubungi, Selasa, 27 Januari 2015. 

Menurut Rudhy, dalam dua undang-undang itu mengatur hukuman mati bagi para pengedar dan bandar. Tapi sejak hukuman itu dilaksanakan pada 2004, angka pengguna, dan peredaran gelap narkotika tidak menurun. "Penerapan eksekusi mati tak mengurangi jumlah pemakai," ujarnya.

Isi undang-undang itu, menurut dia, juga mendua. Dalam Pasal 54 dan 55 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tapi di Pasal 111 dan 112, orang yang memiliki dan menyimpan narkotika diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Karena ada dua ketentuan itu, rehabilitasi akhirnya diperjualbelikan. "Kebanyakan hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit," ujarnya. 

Para pengguna yang tidak memiliki uang lebih banyak dimasukkan ke penjara. Padahal, menurut dia, pasal pidana tersebut lebih layak diterapkan untuk para pengedar, bandar, dan kurir.

Selain itu, kata dia, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjadi aturan pelaksana undang-undang tersebut juga inkonstitusional. Rudhy beralasan, peraturan bersama tak termasuk dalam hierakri peraturan perundang-undangan. 

Menurut Rudhy, dari pada menerbitkan peraturan bersama, lebih baik pemerintah menciptakan sistem pidana khusus untuk narkotika. Peradilan ini nantinya khusus menangani pengguna narkotika, sama seperti halnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan untuk mengadili para koruptor. "Sehingga nantinya korban narkotika diperlakukan dengan adil," ujarnya.

Rudhy belum tahu kapan dia dan teman-temannya akan mengajukan permohonan amandemen tersebut. Menurut dia, saat ini 35 organisasi yang tergabung, seperti Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Rumah Cemara Bandung, Performa Semarang, Ikatan Korban Napza Bali, dan Empowerment and Justice Action Surabaya, masih merencanakan langkah-langkah yang akan mereka tempuh. Mereka masih berdiskusi dengan para ahli, menyusun langkah akademis, dan mendekati anggota parlemen.

Dihubungi secara terpisah, juru bicara BNN Kombes Sumirat tak mempermasalahkan rencana ini. Menurut dia, setiap undang-undang pasti memiliki kekurangan. "Asal arah amandemennya menuju ke kebaikan," katanya.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2015/01/28/078638137/35-Ormas-Akan-Amandemen-UU-Narkotika

0 comments :

Posting Komentar