SURYA.co.id | SURABAYA - Ainur Rofik, hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, menyebut proses hukum kasus narkoba menggunakan Pasal 127 (pengguna) dan Pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan) UU 35/2009 kerap memunculkan tudingan minor. Tudingan itu muncul karena vonis hakim berdasar pasal-pasal itu beragam. 

Hukuman penjara yang dijatuhkan bisa dalam hitungan bulan atau tahun. Tapi, bisa juga vonis menjalani rehabilitasi. “Hakim bekerja sesuai hati nurani dan fakta-fakta di persidangan. Tak boleh terpengaruh opini yang berkembang di luar. Keyakinan hakim sangat penting dalam memutus perkara. Apalagi jika unsurnya sangat tipis,” kata Ainur Rofik. 

Hakim yang baru memonis mantan polisi Autralia tujuh tahun penjara ini menuturkan, unsur pidana dalam Pasal 127 dan 112 UU 35/2009 sangat tipis. 

“Kalau unsur tipis, hakim berdasar fakta persidangan, termasuk keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Jika melalui fakta-fakta persidangan itu perbedaannya masih tipis, maka hati nurani dan keyakinan hakimlah yang berbicara,” tandanya. 

Selama ini, memang banyak terdakwa narkoba yang divonis rehabilitasi dalam persidangan di PN Surabaya.

Tapi, Arifin menolak anggapan adanya permainan di balik vonis. “Vonis rehabilitasi atau bukan, lalu direhabilitasi butuh berapa lama, itu bergantung keterangan dokter,” sambungnya.

Penjelasan serupa disampaikan Kasi Pidum Kejari Tanjung Perak, Ahmad Fatoni. Jaksa, katanya, selalu mengedepankan hati nurani dan berdasar kepada fakta-fakta dalam mengajukan tuntutan. Dakwaan jaksa itu berdasar BAP penyidik (Polisi/BNN).

Lalu tuntutan untuk terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Termasuk keterangan para saksi, barang bukti dan sebagainya. “Dalam proses persidangan kan bisa terlihat, keterangan saksi mengarah ke mana. Kalau terdakwa hanya "memiliki" ya arahnya Pasal 112, namun kalau "pengguna" ya tuntutannya bakal menggunakan Pasal 127,” kata Fatoni.

Diakuinya, Pasal 112 dan 127 memang tumpang tindih dan kurang spesifik. Sehingga, jika salah dalam proses, orang yang seharusnya kena Pasal 112 malah dikenakan yang 127, atau sebaliknya.

“Agar tidak salah, kami berpegang pada barang bukti dan keterangan saksi. Kalau barang bukti banyak, kecil kemungkinan dia hanya "pengguna".

Kemudian saksi, jika dalam penangkapan terungkap hanya "memiliki", jelas tidak mungkin dia "pengedar". Atau, jika seseorang tertangkap dalam kondisi transaksi, jelas tidak mungkin dia hanya dikenakan pasal "pengguna",” paparnya.

Namun, tetap saja semua itu kembali ke tangan hakim. Terdakwa yang dijerat pasal 127, juga tidak semua divonis rehabilitasi. Pasal ini tidak ada batas minimal hukuman. Yang ada hanya batas maksimal.

“Bisa saja vonisnya delapan bulan, setahun, atau bahkan empat tahun," ungkapnya. Tentang rehabilitasi, Fatoni menyebut, seharusnya sudah diawali sejak proses penyidikan.

Misalnya, ada pelaku narkoba yang mengantongi surat dari dokter atau dari instansi yang berwenang, selama penyidikan tetap harus di dalam tempat rehabilitasi.

Demikian halnya saat proses di kejaksaan sampai persidangan, yang bersangkutan seharusnya tetap berada di tempat rehabilitasi. Kemudian, untuk mencari kepastian tentang hukum atas perkaranya, menunggu vonis dari hakim.

“Sebab, rehabilitasi pun keputusannya merupakan kewenangan hakim dalam persidangan, dengan pertimbangan dokter atau saksi ahli lainnya,” tandasnya. (ufi)

Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2015/01/22/kami-memvonis-terdakwa-sesuai-nurani

0 comments :

Posting Komentar