SURYA.co.id | SURABAYA - Testimoni pengacara muda bisa saja dianggap sebagai teriakan kurang bertanggung jawab karena tidak dilakukan dengan membuka jati diri. 

Nah, bagi pembaca yang meragukan, fakta persidangan dalam kasus Nuri Subagyo bisa menjadi bandingan. 

Nuri Subagyo, staf Sekretariat DPRD Surabaya ditangkap polisi dengan barang bukti 0,03 gram di helmnya.

Di persidangan Nuri mengungkapkan dirinya sempat ditawari permainan pasal 127. Tapi Nuri tidak bisa menyanggupi.

Pendapatan karyawan honorer DPRD ini tidak cukup untuk memenuhi tarif yang diminta Rp 260 juta.

Menurut Nuri, saat diperiksa, polisi yang memeriksanya menawari jasa itu. Tapi polisi tidak jalan sendiri. Polisi lalu merekomendasikan Nuri nama seorang pengacara. Pengacara itu kemudian bertemu Nuri hingga akhirnya muncul tarif Rp 260 juta itu.

Saat ini Nuri masih menjalani proses persidangan di PN Surabaya. Jaksa menuntut Nuri dengan tuntutan empat tahun penjara. Itu merupakan ancaman buat terdakwa yang dijerat pasal 112 (memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan).

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur, Brigjen Pol Iwan Abdullah Ibrahim, tidak menampik adanya mafia hukum kasus narkoba. Sejumlah pengaduan masuk ke lembaganya.

Kebanyakan dari anggota keluarga terdakwa. Setelah mendapat pengaduan, BNN lalu melakukan pengecekan dan assessment alias penilaian hingga ke penyidik-penyidik lain di luar BNN.

Dari rangkaian-rangkaian ini, Iwan menyimpulkan bahwa oknum-oknum itu berasal dari berbagai institusi, baik dari penyidik kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

Iwan bukannya menuduh. Tetapi fakta yang dihadapinya saat ini memang menunjukkan mafia itu.

Tapi menurut Iwan, semua institusi penegak hukum sudah bekerja maksimal. Saat ini menurut Iwan, hampir-hampir tidak ada lagi.

Dua minggu lalu, BNNP Jatim bahkan juga telah meyakinkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim agar proses acara pidana terhadap terdakwa Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 dijalankan singkat.

Apalagi barang bukti, saksi, serta tersangka sudah sangat jelas.

Oleh Kajati, dorongan itu direspon positif. Lembaga Adhyaksa tertinggi di Jatim itu akan menerbitkan edaran ke pengadilan-pengadilan negeri di 38 kota dan kabupaten di Jatim agar proses acara pidana terhadap terdakwa pasal 127 dibuat singkat.

“Aspidum (Asistem Bidang Pidana Umum) Kejaksaan Tinggi juga sudah memberi pernyataan bahwa peradilan kasus narkoba sudah berjalan sesuai perber.

Di pengadilan pun hampir-hampir tidak ada masalah walaupun belum banyak yang kemudian divonis rehabilitasi,” tandasnya. (idl/ben/day)

Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2015/01/23/keluarga-terdakwa-kasus-narkoba-mengadu-ke-bnn

0 comments :

Posting Komentar