JAKARTA - Para pedagang eceran yang menjual bir menilai pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 06/M-DAG/PER/1/2015 kurang memperhatikan nasib pedagang eceran tradisional yang menggantungkan penjualan minuman beralkohol legal sebagai sumber penghidupan.

"Kabinet Presiden Jokowi dikenal dengan kerja model blusukannya. Nah, seharusnya sebelum membuat peraturan itu, kabinetnya melakukan blusukan di tingkat pedagang eceran. Dampak dari pemberlakukan peraturan ini sangat memberatkan pedagang, " kata Ketua Forum Komunikasi Pedagang Pengecer Minuman Beralkohol (FKPPMB) se-Indonesia, Nur Khasan kepada wartawan, Minggu (15/3/2015).

Ia menambahkan, para pedagang yang merasa dirugikan oleh keluarnya aturan Permendag pun kemudian berkumpul untuk menyuarakan suara mereka di forum tersebut. Tidak hanya dari Pulau Jawa, pedagang dari Makassar, Sulawesi Selatan, juga hadir dan mengungkapkan dampak kerugian sosial dan ekonomi.

"Salah satu pedagang di Jawa Barat misalnya, bercerita bahwa menjual bir bertahun-tahun sanggup membiayai ketiga anaknya hingga lulus kuliah kedokteran. Kini pemerintah seakan tutup mata dan terkesan lebih melindungi pemilik jaringan supermarket dibanding pedagang kecil," paparnya

Nur yang berasal dari Batang, Jawa Tengah, juga bercerita mengenai perdagangan bir di kawasan Alas Roban yang mampu mengubah puluhan bajing loncat (sebutan bagi pelaku tindak kriminal pencuri kendaraan bermotor) untuk berwiraswasta membuka warung.

"Sejak sepuluh tahun silam dengan banyaknya warung kecil yang menjual bir, kawasan Alas Roban jadi aman dari kelompok bajing loncat, " jelasnya. Dia menambahkan, di daerah Batang sendiri tidak ada hypermarket dan minimarket. Sehingga dengan pemberlakukan Permendag mengenai larangan penjualan bir di minimarket praktis sama dengan melarang seluruhnya penjualan bir di tingkat pengecer.

"Selain berdampak pada semakin banyaknya peredaran oplosan karena ketiadaan bir, tindak kejahatan di Alas Roban dikuatirkan marak lagi karena pemerintah mematikan sumber pendapatan masyarakat," katanya.

Menurut dia, tidak hanya di Batang, masyarakat di Indramayu juga selalu merayakan panen raya pada April mendatang dengan mengkonsumsi miras. "Di Indramayu juga tidak ada hypermarket dan supermarket. Padahal permintaan minuman beralkohol di sana sangat tinggi," sambungnya.

Dia mengatakan, pemerintah seharusnya melindungi hak berdagang bagi pedagang minuman beralkohol karena selama ini produk minuman beralkohol masih legal di Indonesia.

"Sekarang ini seakan-akan menjual bir seperti menjual narkoba saja. Padahal yang banyak memakan korban jiwa ialah oplosan, " terangnya.

Sementara Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Oplosan Indra Harsaputra mengatakan, akan sulit dibayangkan jika kawasan wisata Gili Trawangan Lombok tidak ada bir lagi karena di sana tidak ada supermarket, yang ada ialah minimarket yang banyak menjual bir. Jika tidak ada bir, maka ini berpotensi memunculkan peredaran alkohol illegal karena sebagian besar wisatawan asing di sana pasti mencari alkohol.

"Kondisi di perkotaan besar, seperti Jakarta dan Surabaya sangatlah berbeda dengan di daerah. Di kota ada supermarket dan di daerah lebih banyak pasar tradisional. Jika nantinya daerah banyak dibangun supermarket agar ada ketersediaan bir maka itu sama dengan membunuh pasar tradisional, " tutur Indra.

Sumber: http://news.okezone.com/read/2015/03/16/338/1119005/larangan-bir-di-minimarket-merugikan-pengecer

0 comments :

Posting Komentar