“Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.” 

Kalimat diatas merupakan kalimat pengantar dalam Inpres No 12 tahun 2011 tentang PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 – 2015 yang dalam salah satu diktum-nya memandatkan untuk melaksanakan rencana aksi bagi kepala daerah baik Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menjalankan Jakstranas P4GN sebagaimana sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

Di provinsi Jawa Timur, hal ini selanjutnya di tindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur periode 2014 – 2019 untuk kemudian diusulkan menjadi sebuah produk Peraturan Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bulan April 2015 lalu yang digagas oleh Komisi A. 

Menyikapi hal ini bahwasanya perlu dicermati beberapa hal yakni, pertama terkait P4GN. Kebijakan ini perlu ditinjau dari tugas, fungsi dan kewenanganan yang menjadi ranah pemerintah pusat, baik Kementrian maupun Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Hal ini dapat merujuk pada UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sumber hukum dalam penanggulangan Narkoba. Dalam UU ini dinyatakan secara tegas bahwa pada bab IX tentang Pengobatan dan Rehabilitasi yang menjalankan mandat pada bab tersebut yakni intitusi sebagai pelaksana dan penanggungjawab adalah Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial. Sementara itu, pada bab XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan, intitusi yang diberikan kewenangan untuk menjalankan dan penanggungjawabnya adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Tentunya dari sumber hukum ini dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan tingkat daerah untuk memandang tinjauan tugas, fungsi dan kewenangan ini agar tidak tumpang tindih sebagaimana yang saat ini telah terjadi di tingkat pusat bahwasanya BNN menyelenggarakan secara untuh P4GN yang mengambil ranah intitusi lainnya.

Kedua, berdasarkan Permendagri Nomor 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana pasal 4 (empat) huruf a yakni menyusun peraturan daerah mengenai narkotika yang memuat sekurang-kurangnya anatara lain (1) antisipasi dini; (2) pencegahan; (3) penanganan; (4) rehabilitasi; (5) pendanaan; dan (6) partisipasi masyarakat. Tentunya muatan dalam peraturan menteri dalam negeri ini telah mengatur secara tegas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah daerah. Termasuk jenis sifat Perda tingkat Provinsi yang lebih koordinatif, sedang tingkat kota/kabupaten yang lebih implementatif -teknis operatif- dengan tidak menghilangkan esensi bahwasanya lembaga atau instansi vertikal urusan pemerintah yang terkait ini memiliki kewajiban memfasilitasi dalam penanggulangan Narkoba. Sehingga acuan dalam peraturan menteri ini menjadi hal yang relevan sebagai dasar dalam penyusunan raperda Narkoba di Jawa Timur

Ketiga, pada poin kedua diatas, pada periode DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2014 yang lalu, pada tahun 2010 kami kelompok korban Narkoba di Jawa Timur yang berasal dari kalangan pemerhati, praktisi, akademisi dan komunitas korban Narkoba telah mendorong komisi A untuk mengagas Peraturan Daerah tentang Narkoba. Dorongan ini didahului melalui serangkaian pertemuan, mulai dari audiensi di Badan Narkotika Jatim, Dikes Prov, Dinso Prov, Biro Kesra, Biro Hukum sampai pertemuan ditingkatan kota/kabupaten yang melibatkan SKPD setempat dengan didampingi ketua Komisi A dan anggotanya untuk memperoleh usulan produk Perda Narkoba. Rangkaian kegiatan ini telah menghasilkan Naskah Akademis dan Raperda Penggurangan Dampak Buruk Narkoba yang selanjutnya menjadi hak inisiatif komisi A melalui mekanisme DPRD sebagaimana yang telah ditentukan perundang-undangan. Usulan Raperda ini berisi konten tentang penanganan Narkoba yang berbasis bukti dengan pendekatan kesehatan masyarakat yang didukung oleh berbagai literatur yang ada di Indonesia maupun dunia internasional yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, menginggat ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan pengurangan dampak buruk Narkoba telah dipayungi oleh beberapa peraturan tingkat menteri antaralain dari Kemenkokesra, Kemenkes dan Kemensos dan lembaga Negara non struktural lainnya. Sehingga dengan adanya hal ini sejalan dengan usulan komisi A periode saat ini bahwasanya dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait Naskah Akademis dan Raperda pada periode DPRD sebelumnya.

Ke-empat mengenai kriminalisasi, hal ini menjadi sebuah kekhwatiran yang cukup besar menginggat penanganan Narkoba saat ini masih menghasilkan kriminalisasi pada korban penyalahgunaan Narkoba. Sebagai kelompok korban Narkoba, hal-hal yang berkaitan dengan kriminalisasi menjadi hal yang selalu kami temui pada persoalan layanan publik, yakni baik yang berjenis pelayanan administratif, jasa maupun barang. Perbedaaan yang terjadi pada kelompok korban Narkoba dan kelompok masyarakat biasa memiliki “gap” yang cukup tinggi. Sehingga kelompok korban Narkoba yang seharusnya memiliki kesamaan sebagaimana warga negara lainya untuk memperoleh fasilitas dan layanan publik kerap menerima ketidakadilan, ketertindasan dan bahkan merujung hingga kematian. Persoalan kriminalisasi ini apabila ditelisik adalah berakar pada kebijakan Narkoba. Kita ketahui bersama sejak dicanangkan kebijakan Narkoba dalam bentuk UU pada tahun 1976 hingga telah melalui amandemen ke-dua kalinya telah memberikan semangat penghukuman bagi siapapun yang terlibat dengan Narkoba. Hal inilah yang kemudian menjadi akar persoalan dengan meningkatnya kapasitas hunian penjara, serta timbul persoalan sosial lainnya, misalnya dilingkungan pekerjaan dengan temuan korban Narkoba yang di pecat, di lingkungan pendidikan yang di keluarkan dari sekolah, di lingkungan layanan kesehatan dan kehidupan bermasyarakat yang masih terjadi stigma dan diskriminasi, serta temuan-temuan keprihatinan di berbagai aspek lainnya yang kerap terjadi pada korban Narkoba.

Dengan dasar-dasar tersebut diatas, kami kelompok komunitas korban Napza (Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) yang dinaungi oleh Empowerment and Justice Action (EJA) dan Yayasan Orbit dalam menyambut peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) melakukan kegiatan aksi kampanye “Support Don’t Punish – Dukung, Jangan Menghukum” di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis, 25 Juni 2015 Pkl 16.00 - selesai dengan tuntutan sebagai berikut:
  1. Pelibatan komponen masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam penyusunan Raperda Narkoba di Jawa Timur; 
  2. Raperda Narkoba Jawa Timur menekankan untuk menghormati, menghargai dan memenuhi Hak Asasi Manusia pada korban Narkoba dengan pendekatan kesehatan masyarakat dan mengurangi strategi penghukuman; 
  3. Penyusunan Raperda didasarkan pada berbasis bukti, ilmiah, berdasar pada data yang akurat dan ketepatan sasaran yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan; 
  4. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkewajiban memfasilitasi penanggulangan Narkoba secara holistik dan komprehensif yang tertuang dalam kebijakan - kebijakan pelayanan publik
Surabaya, 25 Juni 2015
Koordinator Aksi
Ikke Sartika 082131112481

1 comments :

Taupiq Qurrahman mengatakan...

Luar Biasa

Posting Komentar