Saat ini, Badan Legislatif DPR RI telah selesai merumuskan draf Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol). Sebanyak 10 fraksi menyatakan persetujuannya atas draf RUU tersebut. Selanjutnya, draf itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI.

Pada dasarnya, RUU ini dibuat sebagai upaya perlindungan kepada generasi bangsa dan negara akan bahaya konsumsi minuman beralkohol. RUU ini juga disusun guna mengatur perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Sebelumnya, data Kementerian Kesehatan pada 2007 mencatat angka konsumsi miras di kalangan remaja telah meningkat sebesar 4,9%.

WHO dalam Laporan Status Global mengenai Alkohol dan Kesehatan pada 2011 juga mencatat, sekitar 320 ribu orang usia 15 hingga 29 tahun meninggal setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol.

Indra Harsaputra, anggota Komunitas Masyarakat Anti Oplosan menyebut, sebaiknya DPR RI tetap memperhatikan kemungkinan yang akan timbul akibat dari penetapan RUU Minol tersebut. Indra mengatakan, RUU Minol berpotensi meningkatkan pasar gelap minuman beralkohol di Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat berdampak kepada penjualan minuman oplosan yang selama ini juga telah mudah didapatkan dengan harga murah.

“RUU tersebut berpotensi meningkatkan pasar gelap minuman beralkohol di Indonesia, hingga saat ini minuman oplosan saja mudah didapatkan dengan harga yang murah,” ungkapnya.

Indra juga mengatakan, RUU Minol ini juga berdampak pada ekonomi. Menurutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6/2015, penghasilan para pedagang bir menurun.

Data dari Dirjen Bea Cukai pada 2013 menunjukan penerimaan cukai dari minuman yang terbesar berasal dari kontribusi minuman alkohol golongan A, yakni sebesar 65% hingga 70%. Sementara, Dirjen Bea Cukai pada 2014 turut mencatat, penerimaan cukai dari berbagai minuman beralkohol pada tahun 2014 menembus angka Rp 5,9 trilun, naik dari angka di tahun 2013 yang berjumlah Rp 3,6 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Melalui permendag ini, minimarket di seluruh Indonesia dilarang menjual bir dengan kadar alkohol hingga 5%.

Dalam praktiknya, pengecer bir di kawasan wisata masih mendapatkan kelonggaran untuk tetap berjualan bir. Namun, kawasan tersebut harus memiliki Peraturan Daerah yang menunjukan bahwa lokasi itu merupakan kawasan wisata. Tidak hanya itu, pedagang itu juga harus terkumpul dalam suatu kelompok usaha bersama berbentuk Koperasi, yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun Badan Usaha Milik Desa. [*]

Sumber: http://geotimes.co.id/draf-ruu-larangan-minuman-beralkohol-selesai-dibuat/

0 comments :

Posting Komentar