SIARAN PERS 

Kenaikan Tarif Bea Masuk dan Retribusi Minuman Beralkohol Rentan Praktik Korupsi 

Empowerment and Justice Action (EJA), sebuah organisasi nirlaba yang peduli dengan korban oplosan, menyatakan regulasi pemerintah yang menaikkan kenaikan tarif bea impor minuman beralkohol hingga 150 persen berpotensi menambah angka kriminalitas dan semakin menyuburkan praktik korupsi di Indonesia. 

“Indonesia harus terus membangun negeri, akan tetapi pemerintah perlu berpikir ulang dampak dari regulasi yang telah diterapkannya. Menaikkan tarif bea masuk minuman beralkohol justru akan menambah masalah karena harga minuman beralkohol semakin mahal dan akhirnya menimbulkan kriminalitas seperti pencurian dan penyelundupan yang melibatkan oknum dan aparatur negara, “ kata Koordinator Empowerment and Justice Action (EJA), Ikke Sartika di Surabaya, Jumat (31/07). 

Ikke mengatakan pada Oktober tahun lalu, pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil membongkar penyelundupan 36 truk minuman keras (miras) selundupan dari Sumatera ke pulau Jawa yang terjadi pada Oktober tahun lalu. Namun hingga hari ini, kasus itu seperti hilang ditengah waktu. Padahal merujuk pemberitaan di Majalah Tempo, kasus itu diduga melibatkan seorang pejabat. Diduga, tarif bea cukai tak dibayarkan dari satu pengiriman itu saja mencapai Rp 52 miliar. 

“Kasus penyelundupan yang diduga melibatkan oknum aparat negara juga pernah terjadi tahun 2012. Kasus penyelundupan minuman beralkohol terjadi di Maluku dan Batam dan hingga kini publik tidak pernah mendengar lagi penyelesaian dari kasusnya, “ katanya.

Ikke mengatakan seharusnya pemerintah menuntaskan kasus hukum yang pernah terjadi sebelum membuat regulasi baru, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, -- dimana tarif bea impor paling besar dikenakan pada minuman etil alkohol berkadar kurang dari 80 persen seperti brandy, whisky, rum dan lainnya naik menjadi 150 persen. Aturan itu keluar pada akhir Juli 2015 lalu. 

Ikke mengatakan setelah pemerintah menaikkan tarif bea masuk minuman beralkohol, pada Minggu, 26 Juli 2015, seorang warga negara asing (WNA) asal Korea, Kim Jongsung (37) tertangkap mencuri minuman beralkohol impor di Jalan Donowati Surabaya, Jawa Timur senilai ratusan juta rupiah. Kim mencuri bersama dua rekannya, M Picter Santoso (27) pemuda asal Jalan Manukan Lor Surabaya, dan Mona, perempuan 35 tahun yang tinggal di Jalan Prada Kali Kendal Surabaya. Ketiganya sama-sama bekerja di cafe. Ketiganya kini meringkuk di dalam penjara Polsek Sukomanunggal Surabaya. 

“Tidak hanya pencurian, praktik perdagangan illegal minuman beralkohol akibat regulasi pelarangan penjualan bir juga terjadi di Gresik. 24 Juni 2015 lalu, polisi menyita 200 minuman beralkohol illegal di salah satu warung kopi di Gresik pada 24 Juni 2015 lalu. Minuman beralkohol illegal yang disimpan di ruangan bawah tanah (bunker) oleh pemilik warung ini dijual dengan cara mencampurkannya ke dalam minuman kopi, “ katanya. 

Ikke mengatakan data Euromonitor menyebutkan daya beli orang Indonesia membeli minuman beralkohol seperti bir paling rendah dibandingkan negara lain. Orang Indonesia harus bekerja hampir 2,5 jam untuk bisa mampu membeli bir seukuran 330 mililiter (1 kaleng / botol kecil). 

“Itu masih membeli bir yang harganya Rp 35 ribu apalagi membeli minuman impor yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Apabila penjualan bir dibatasi, kemudian harga minuman beralkohol impor harganya dinaikkan maka untuk memenuhi kebutuhan akan minuman beralkohol larinya ke oplosan atau illegal market, “ katanya. 

Ikke mengatakan akan muncul peredaran jenis minuman beralkohol tradisional tanpa standart kesehatan dan pengawasan dari BPOM. Seperti halnya yang terjadi 16 Juni 2015 lalu, kepolisian Sidoarjo menggerebek rumah produksi cukrik di salah satu perumahan di Sidoarjo yang beromset Rp 50 juta per bulannya. Rumah produksi ini sudah beroperasi sejak 2 tahun. 

“Kasus-kasus lain masih banyak terjadi di tempat lain yang tidak terekspos oleh media massa dan pernah terjadi sebelumnya. Kami juga meminta Pemerintah Surabaya meninjau ulang Raperda retribusi minuman beralkohol di hotel yang juga menimbulkan polemik baru di bidang sosial dan kriminalitas baru, “ katanya. 

Ikke mengatakan penerapan retribusi minuman beralkohol di hotel,--juga termasuk pelarangan penjualan bir di tingkat pengecer hingga minimarket dan kenaikan tarif bea masuk minuman berakohol sangat rentan terjadi korupsi. 

“IPK tersebut terus mengalami peningkatan sejak 2009. Indonesia masih dipandang sebagai negara yang rawan korupsi dibandingkan negara tetangga, seperti Singapura, Brunei Darusalam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, “ kata Ikke. 

Berdasarkan hasil catatan Transparacy Internasional Indonesia (TII) Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia pada 2009 dan 2010 mendapat skor 2,8; pada 2011 dengan skor 3,0; pada 2012 dan 2013 dengan skor 3,2; serta pada 2014 IPK-nya meningkat menjadi 3,4. 

Ikke mengatakan masalah korban oplosan dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang menyebabkan kematian juga harus menjadi perhatian pemerintah. Hingga saat ini, korban jiwa akibat minuman oplosan,--sebagai dampak mahalnya bir dan pembatasan penjualan bir--, terus berjatuhan. 

“Enam orang meninggal akibat oplosan di Blitar Jawa Timur pada Juni dan Juli 2015, “ katanya. 

Seperti diketahui, satu dari lima orang yang melakukan pesta minuman keras (miras) oplosan, bernama Teguh Sumianto (28) warga Kelurahan Garum, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur (Jatim), dilaporkan meninggal dunia di RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, Senin (27/7) malam. Sementara empat orang rekannya, yakni Bambang Winarko (26) pemilik rumah yang dijadikan tempat pesta miras oplosan, bersama rekan-rekannya, Agus Purnomo (26), Edi Prasetyo (27) dan Heri Prayitno (26) yang masih bertetangga dengan Teguh Sumianto, kini di rumah sakit yang sama dalam kondisi kritis. Sebelumnya, 19 Juni lalu, 5 orang korban tewas akibat oplosan di Blitar. Korban menggelar pesta oplosan di bulan puasa Ramadhan. 

 ------------
Kontak Person
Ikke Sartika 0821 31112481

0 comments :

Posting Komentar