Jayapura, Jubi – Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jayapura, Kristian Kondobua mengatakan perda tentang Miras Kota Jayapura berbeda dengan perda Miras Provinsi Papua.

“Sesungguhnya kita sangat berharap supaya kalau memang betul semua tindakan kriminal yang terjadi di Kota Jayapura itu diakibatkan oleh Miras. Maka wajib hukumnya untuk ditiadakan di setiap kota, termasuk Kota Jayapura,” kata Kristian kepada wartawan di sela-sela kunjungan anggota DPRD Kota Jayapura di perumahan BTN Organda, Jumat (12/6/2015).

Namun, kata dia, hanya sekarang kan harus punya pendapat bahwa kejahatan kriminal itu bukan dari satu-satunya diakibatkan oleh minuman keras(miras). Karena itu kata dia untuk Kota Jayapura, perda tentang Miras jelas berbeda dengan Perda Provinsi Papua.

“Kami punya perda itu tentang pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran Miras, sementara perda provinsi adalah pelarangan Miras,” katanya.

Dikatakan, hasil evaluasi di pusat tentang perda miras, perda Kota Jayapura lebih diterima. Artinya bahwa untuk peredaran miras di Kota Jayapura harus dilakukan seketat mungkin lewat aturan yang sudah diperdakan. Header advertisement

“Aturan yang ketat ini tentu kita berharap agar wali kota selektif dan melakukan pengawasan ketat supaya tempat-temat peredaran miras dan distributor itu betul-betul ditekan dan mentaati aturan yang sudah kita buat di perda,” ucapknya.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Kapolresta Jayapura, AKBP Jermias Rontini, kepada awak media di Jayapura mengatakan, dirinya berkomitmen untuk memberantas perjudian Togel dan Miras di Kota Jayapura. Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota Jayapura, Benhur Tommy Mano juga mengatakan akan memberantas togel maupun peredaran miras di Kota Jayapura, terutama peredaran miras illegal.

Harus diakui, bahwa perda tentang pengendalian dan pengawan terhadap miras yang dibuat oleh pemerintah Kota Jayapura pada 2014 lalu tidak berjalan efektif. Sehingga hampir setiap persoalan dan tindakan kriminal yang terjadi di Kota Jayapura adalah karena miras.

Studi yang pernah dilakukan Lembaga Pengkajian Perempuan dan Anak Papua menyebutkan Minuman keras (miras) yang berlebihan merupakan salah satu pemicu utama munculnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Papua.

Banyak laporan dari masyarakat dan kasus yang ditangani LP3AP sebagai lembaga Advokasi perempuan dan anak, sebagian besar kasus KDRT yang terjadi disebabkan suami dalam keadaan mabuk miras kemudian menyakiti pasangannya.

Dari 10 laporan KDRT yang ada tercatat tujuh sampai delapan kasus penyebabnya adalah karena pengaruh miras.

Hal senada juga pernah dikatakan Wakil Bupati Nabire Mesak Magai bahwa kekerasan kerap terjadi, usai mabuk-mabukan, laki-laki pulang ke rumah sambil marah-marah. Dia menambahkan, jika istri melakukan kesalahan sedikit, spontan suami yang mabuk langsung memukul atau menendang istri. Perilaku seperti ini, lanjut dia, menyebabkan dampak traumatis pada anak-anak. “Pasalnya praktik kekerasan itu dilakukan di depan mata mereka,”katanya.

Meski ada pendapat yang menuding miras sebagai pemicu tingginya kasus kekerasan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prof Dr Yohana Yembise meminta agar pemerintah melakukan riset terlebih dahulu. “Banyak yang bilang kekerasan pada perempuan di Papua tinggi karena miras, adat dan budaya. Tapi saya belum bisa bilang itu secara resmi, harus diteliti dulu,”kata Menteri Yohana.(Arnold Belau/Dominggus Mampioper)

Sumber:  http://tabloidjubi.com/2015/06/12/perda-miras-provinsi-papua-dan-kota-jayapura-berbeda/

0 comments :

Posting Komentar