Untuk menyambut tamu secara adat dan sebagai pertanda bahwa orang Dayak adalah orang yang punya adat, pasti di setiap acara yang berbau adat itu diawali dengan menyuguhkan minuman dan makanan. Suguhan minuman yang mengandung alkohol ini sudah menjadi tradisi masyarakat Dayak secara turun-temurun. Sampai-sampai ada salah satu subsuku Dayak di Kaltim memiliki istilah bahwa “apabila dalam suatu acara pernikahan tidak disuguhkan tuak maka suasana pesta itu akan terasa sepi”. Hal ini diakui oleh FM. Simamora, ketua komisi I DPRD Kabupaten Malinau, kepada KR baru–baru ini di kantornya di kompleks sentral Pemerintah Kabupaten Malinau.

”Masih banyak kebiasaan masyarakat Malinau yang secara turun-temurun sangat berkaitan erat dengan miras (pengasi, tuak dan sebagainya). Dan keberadaan Perda No. 13 tahun 2002 selama ini sepertinya hanya topeng saja. Harus diakui, dampak keberadaan perda miras ini, banyak mengurangi angka kriminal di kabupaten yang berjuluk Bumi Intimung ini. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga, kalau perda ini hanya menjadi lahan sampingan oknum aparat saja," kata lelaki Batak yang beristrikan orang Dayak.

 Pantauan KR di masyarakat, hampir setiap tahun pasti ada pemusnahan miras dalam jumlah ribuan botol. Ditambah lagi banyak Lakalantas dikarenakan pengemudi kelebihan alkohol. Hal ini mengindikasikan bahwa meski statusnya terlarang, arus masuk miras ke Malinau tetap saja aman. Masih menurut Simamora, secara sosial budaya, perda miras itu gagal. Karena perda ini melarang peredaran miras dalam bentuk apa pun di Malinau, namun kenyataan di masyarakat ternyata lain. Sampai berita ini dilansir, rencana pembahasan perda ”istimewa" ini belum pasti. Namun seperti yang disampaikan Simamora, tujuan merevisi perda ini adalah mengubah sedikit isinya seperti kata melarang bisa diganti menjadi pengawasan dan pengendalian peredaran miras. Dari segi ekonomi,dapat membantu meningkatkan APBD Kabupaten Malinau melalui retribusi. Dalam peredarannya juga diatur sehingga dapat di tetapkan; siapa penjualnya, di mana menjualnya, dan standar minuman apa yang dapat diedarkan di Malinau.

Untuk pembahasan lebih luas nanti, DPRD Malinau akan mengadakan “diskusi publik”. Hal ini demi mendapatkan input dari masyarakat melalui elemen-elemen seperti LSM, OKP, dinas dan instansi terkait dan juga kalangan pers. Sementara itu, kepala bagian hukum Pemerintah Kabupaten Malinau, David Serang, SH., melalui Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan; Moses Geroda Boro, SH., ketika ditemui KR di ruang kerjanya baru-baru ini mengakui bahwa Perda No. 13 Tahun 2002 itu jika dilihat secara keseluruhan isinya adalah memuat tentang larangan peredaran minuman beralkohol di semua wilayah Kabupaten Malinau. “Namun jangan lupa bahwa di dalam pasal dua poin tiga dan empat pada perda itu juga memuat adanya pengecualian yang di antaranya adalah penggunaan alkohol pada acara tertentu termasuk acara adat dan agama,” kata Moses menampik tudingan anggota DPRD Malinau melalui media massa.

Lebih lanjut Moses mengatakan kemungkinan untuk merevisi perda yang dimaksud itu ada, namun pastinya kapan, Moses sendiri belum tahu. Tentu yang menjadi dasar pertimbangan revisi itu adalah, Keppres No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Sampai berita ini dilansir agenda pembahasan revisi itu belum juga pasti. Masyarakat Malinau terus menunggu apakah perda yang “istimewa” ini jadi direvisi atau tidak dan apakah ada pengecualian untuk minuman tuak sebagai sarana upacara adat. Delta King

Sumber Berita: www.kalimantanreview.com http://kalimantanreview.com/berita-perda-miras-vs-budaya-miras.html#ixzz3fbJIyZxB

0 comments :

Posting Komentar