Sebagai Pembicara Internasional, Warsawa
Patri Handoyo lahir tahun 1978, tumbuh serta menapaki jenjang pendidikan formal hingga perguruan tinggi di Jakarta. Patri panggilan akrabnya telah berhubungan sangat erat dengan obat-obatan ilegal sejak sekolah menengah pertama. Sehingga tidaklah mengherankan jika beberapa tahun kemudian interaksinya yang intens dengan institusi serta sejumlah profesional di bidang penanganan persoalan konsumsi Napza membawanya untuk menekuni lebih dalam seluk beluk narkoba, sebuah komoditas yang sudah hampir setengah abad dilarang, diberantas, serta diperangi tapi tiada pernah dimenangkan. Ganja, putaw, shabu, dan lain-lain hingga kini masih tersedia di jalanan dengan harga, kualitas, kuantitas, ketersediaan, serta akses yang tidak terkendali. Di sisi lain, secara ekonomi, komoditas ini dikendalikan penuh oleh sindikat. 



 
Salah satu pendiri Rumah Cemara

Latar krisis ekonomi yang berdampak langsung pada kenaikan termasuk harga barang ilegal pada medio 1998; ditambah gencarnya aksi represif menggunakan UU Narkotika dan Psikotropika tahun 1997 yang sukses memenjarakan hampir lima ribu orang dalam tempo tiga tahun (1997, 1998, 1999), tentulah menambah derita para pecandu, kesalingcurigaan di antara sesama pemakai atau pemakai dan pengedar terkait perekrutan kaki tangan polisi, dan yang tak kalah penting adalah pemakaian alat suntik yang harusnya digunakan secara pribadi juga ikut terepresi: tidak diberikan apotek dan toko obat dengan alasan moral konsumsi narkoba ilegal yang juga diperparah oleh depresiasi rupiah yang kelewat dalam. Pemakaian alat suntik secara bergiliran di banyak tempat menjadi sesuatu yang lumrah kala itu.

Team 17 IPPNI
 Rentang pengalaman tersebut membawa Patri menjajaki karir di bidang ini sejak 1999, dimana diawali bertugas sebagai konselor sebaya di institusi tempatnya dahulu menjalani program rehabilitasi hingga pindah ke Bandung untuk pekerjaan yang sama pada medio 2001. Dua tahun kemudian, bersama rekan-rekan kerjanya di Bandung, Patri melansir sebuah program bernama Rumah Cemara untuk dikembangkan dan dikelola secara bergotong royong oleh para pecandu lokal yang terpinggirkan atas konsumsi Napza ilegal dan virus darah yang diidapnya. Diharapkan komunitas marjinal yang lahir dan terus bertambah sebagai dampak penerapan kebijakan Napza maupun kesehatan yang sangat tidak berpihak pada mereka akan mampu bangkit dan mengorganisir diri untuk memperjuangkan terutama akses terhadap kesehatan sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada manusia sejak dilahirkan. Hak asasi inilah yang juga diperjuangkan secara inklusif bersama jutaan warga negara yang juga dipinggirkan. 

Gerakan Sadar Hukum Korban Napza
Pada 2005 Patri bergabung di Kemitraan Indonesia - Australia sebagai technical officer pengurangan dampak buruk pemakaian Napza suntik di dalam dan luar penjara dengan lingkup kerja Provinsi Jawa Barat. Dua tahun kemudian bekerja di institusi yang sama dengan lingkup nasional: Jawa, Bali, dan Papua. Dalam medio yang sama pula mengagas jaringan nasional pengguna Napza di Indonesia pada pertengahan tahun 2006 bersama kelima rekannya dengan membentuk Ikatan Persaudaraan Pengguna Napza Indonesia (IPPNI). 

Team Penyusun Draft Raperda Narkoba Jatim




Jaringan Nasional ini selanjutnya membentuk team-17 yang memiliki tujuan untuk melakukan advokasi kebijakan Napza; berjejaring dengan kelompok potensial; melakukan pengorganisasian para pengguna Napza dan; menghantarkan menuju kongres pengguna Napza pertama di Indonesia. Patri bersama rekannya tersebut telah berhasil mengorganisir 13 provinsi dengan memunculkan berbagai individu dan kelompok gerakan pengguna Napza, hingga Patri juga menjadi ketua panitia dalam menghantarkan kongres pertama pengguna Napza di Indonesia yang selanjutnya berubah nama menjadi Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) pada tahun 2008 di Makassar. Pada tahun 2009 bersama East Java Action (EJA) menginisiasi dan terlibat aktif dalam gerakan hukum dan HAM pada korban Napza hingga saat ini yang menjadikanya sebagai organisasi yang fokus pada kebijakan Napza, Alkohol dan litigasi perkara-perkara Narkotika yang seluruh pengeraknya berasal dari korban Napza. Selanjutnya pada medio tahun 2011, Patri juga mendedikasikan diri secara penuh untuk penelitian dengan berbagai persolan sosial di masyarakat, tidak terkecuali pada persoalan Narkotika. 


Mengantarkan Kongres Pengguna Napza Pertama di Indonesia

 Kemelekatan diri terhadap tiada berakhirnya kematian, kesakitan, kemelaratan, dan kesewenangan-wenangan perlakuan terkait konsumsi zat-zat psikoaktif yang diilegalkan, meyakinkan Patri bahwa dampak merugikan pemakaian Napza merupakan akibat penerapan kebijakan sebuah yurisdiksi yang salah kaprah: hasil manipulasi segelintir pihak yang berkepentingan meraup keuntungan maha besar dari komodifikasi zat-zat psikoaktif, juga komoditas global lainnya. Pengejawantahan kebijakan publik yang mengedepankan keadilan demi perlindungan kehidupan ekonomi, politik, serta sosioekologis yang dirumuskan komunitas, mendayagunakan potensi, dan menjadi solusi kemakmuran lokal merupakan keniscayaan untuk menjawab berbagai persoalan universal kemanusiaan. 


0 comments :

Posting Komentar