Di penghujung tahun 2015, tahun dimana program rehabilitasi bagi 100 ribu pecandu (dalam artian yang sebenarnya) dilaksanakan. Sudah sepatutnya direnungi apa yang telah dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya, dimana pelaksanaannya, siapa pelaksananya dan mengapa harus dilaksanakan. Bahasa ilmiah dari renungan ini biasa disebut evaluasi, namun dalam tulisan ini, penulis belum berani menyatakan bahwa tulisan ini bersifat ilmiah.

Berangkat dari latar belakang pelaksanaan program rehabilitasi bagi 100 ribu pecandu, jumlah 100 ribu digulirkan dengan jsutifikasi dari mantan Kepala BNN Komjen Polisi Anang Iskandar yang menyatakan bahwa “selama ini hanya sekitar 2000 pecandu yang masuk rehabilitasi” dari jumlah pengguna dan/atau pecandu yang dinilai membutuhkan rehabilitasi yang berdasarkan data BNN jumlah pengguna narkotika adalah 4 juta orang dengan komposisi 1,6 juta coba pakai, 1,4 juta rutin pakai dan kurang lebih 1 juta sisanya adalah pecandu.

Berdasarkan data ini, maka diusulkanlah program rehabilitasi secara massive dimulai dari 100 ribu di tahun 2015, 200 ribu di tahun 2016, 400 ribu di tahun 2017 dan seterusnya. Selanjutnya Mantan Ka. BNN Komjen Polisi Anang Iskandar menyatakan "Tahun ini pemerintah merehabilitasi 100 ribu penyalahguna narkoba. Tahun besar akan lebih besar dari ini karena ini baru pertama kali ada gerakan merehabilitasi penyalah guna sebesar ini. Ini langkah besar yang dilakukan oleh pemerintah karena diperintah langsung oleh Presiden Jokowi. Dan kami bersama-sama dengan kementerian lain siap melaksanakan itu," . 

Bergulirnya program rehabilitasi bagi 100 ribu pecandu pun dimulai, Setiap instansi terkait mendapatkan “jatah” dari program 100 ribu ini dengan komposisi 74,650 target BNN, 15.000 target Kemenkes, 10.000 target Kemensos dan 350 target Set. KPA Nasional. Dari sisi penganggaran bisa dihitung bahwa, pembiayaan untuk program ini dibebankan kepada APBN dengan komposisi pembiayaan sejumlah Rp. 9.000.000,- per orang untuk perawatan selama 3 bulan bagi BNN dan 6 bulan bagi kemensos serta 800 ribu per orang untuk program rawat jalan. Pembiayaan ini belum termasuk biaya peningkatan kapasitas SDM (Konselor Adiksi, Peksos), biaya monitoring kegiatan, biaya penjangkauan dan lain lain. Bisa dibayangkan seberapa besarnya biaya yang dibutuhkan untuk program rehabilitasi.

Di sisi lain, awal bergulirnya program ini penulis agak sedikit mengkhawatirkan dampak yang akan terjadi khususnya terhadap para pengguna narkotika, penulis mengibaratkan program rehabilitasi 100 ribu pecandu seperti “masuk ke kandang macan”. Semua pihak yang terkait baik pihak pemerintah, swasta melalui LSM dan penegak hukum akan berlomba-lomba mengejar target yang ditetapkan selayaknya seorang supir bis kota yang sedang dikejar setoran demi mencapai penyerapan anggaran semaksimal mungkin.

Setiap orang dengan penampilan yang mirip dengan ciri-ciri pengguna narkotika seperti badan kurus, lusuh, sering nongkrong di jalan atau lainnya akan menjadi sasaran dari pelaksanaan tes urine. Lantas, dimana letak “presumption of innocent”, dimana letak perlindungan HAM, dimana letak keamanan dari Negara bagi setiap warganya untuk menikmati hiburan malam, dan berbagai pertanyaan lainnya tentang situasi ini. Selayaknya ada di “kandang macan” dimana setiap saat, siap atau tidak siap kita harus siap untuk diterkam dan dimangsa oleh sang macan.

Akhirnya, beberapa kejadian yang sempat terekam oleh media cetak menggambarkan situasi yang penulis khawatirkan seperti “satpol pp kejar-kejaran dengan anak jalanan untuk melaksanakan tes urine” , “menurunnya animo masyarakat ke tempat hiburan malam” , “misinterpretasi pemberdayaan masyarakat” dan ditambah lagi beberapa kesaksian dari pelaku yang mengalami langsung, adanya pelanggaran HAM terkait penahanan orang tua di panti rehabilitasi selama 24 jam lebih yang anaknya berstatus tersangka dan melarikan diri dari rehabilitasi. Seakan semua jalan adalah halal demi mencapai angka 100,000. Lebih miris lagi dikala penulis melihat langsung adanya ajakan dan peran serta untuk melakukan razia dan tes urine dari sebagian kecil profesi konselor adiksi yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya, dengan dalih melaksanakan penjangkauan, individu dengan hasil tes urine positif akan dijaring untuk masuk ke rehabilitasinya secara paksa. Pencampur adukan antara kemampuan dan kewenangan, pelanggaran kode etik bagi si profesi itu sendiri yang sampai saat ini masih “didiamkan” oleh Organisasi profesinya.

Hitungan matematika yang diimplementasikan terkesan menyepelekan permasalahan ketergantungan narkotika itu sendiri. Dalam hitungan kasar, bila ada 4 juta pecandu, setiap tahun dilakukan rehabilitasi 100, 200 hingga 400 ribu orang maka hasilnya dalam 10 tahun jumlah pengguna narkotika akan mencapai titik nol. Terkesan menyepelekan karena tim perencana tidak memikirkan angka kekambuhan, angka re-admisi dari setiap pengguna narkotika, kualitas modalitas terapi rehabilitasi, dan jumlah penerima layanan kesehatan akibat dampak buruk penggunaan narkotika.

Bila ditelaah dari bagaimana pelaksanaan rehabilitasinya, pertanyaan mendasar adalah apakah definisi rehabilitasi menurut pemerintah? Apakah rehabilitasi adalah program pengobatan rawat inap dengan durasi waktu 3-6 bulan secara merata bagi setiap pengguna narkotika dilanjutkan dengan rawat jalan ditambah sedikit bonus modal usaha pada fase rawat lanjut?

“Each Individual is a Unique Person” (Setiap Individu adalah pribadi yang unik) , renungan sederhana atau mungkin bisa dikatakan rumusan masalah dari penulis atas pernyataan ini adalah Bagaimanakah menerapkan program rehabilitasi yang generik untuk seluruh pengguna narkotika? Bagaimanakah kebutuhan individu dapat terfasilitasi dengan pendekatan secara paksa dan massive?

Diluar semua renungan yang telah di utarakan, penulis berupaya mensinkronisasikannya dengan teori hukum dasar sebuah negara. Menurut Julius Stahl “Rechtstaat” atau “Rule of Law” atau konsep negara hukum memiliki 4 elemen penting di dalamnya yakni, 1. Perlindungan HAM, 2. Pembagian Kekuasaan, 3. Pemerintah berdasarkan Undang-undang, 4. Peradilan Konstitusi. Berbicara mengenai elemen perlindungan HAM, telah diatur dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang pada penjelasan di bagian umum menyatakan Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi menusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dalam pasal 30 lebih lanjut diatur bahwa Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Intervensi Pemerintah khususnya dalam hal pemberantasan narkotika turut berdampak kepada individu-individu yang seharusnya berada di area penanggulangan narkotika. Bila Undang-undang Narkotika RI dari zaman ke zaman masih mengacu pada UN Single Convention tahun 1961 tentang ”Drugs“, lantas bilamana Pemerintah dapat “move on” dalam menanggulangi narkotika. UN Single Convention yang masih beraroma “war on drugs” terbawa hingga kini khususnya di Indonesia. Pembagian “kue” rehabilitasi ke arah medis dan sosial pun turut dikutip dari hasil konvensi tahun 1961. Lantas apa kabarnya teori pembentukan hukum dengan cara modifikasi dan/atau kodifikasi sesuai nilai dan norma yang berlaku di Indonesia? Karena bila kita telaah UU Narkotika No. 9 tahun 1976 terkesan hanya sebagai “request” dari pihak Internasional berdasarkan UN Convention, dan semakin kemari semakin nyata revisi-revisi yang dibuat pada UU No. 5 dan 22 tahun 1997 dan UU No. 35 tahun 2009 terbatas pada area jenis Narkotika dan penguatan kelembagaan yang menangani permasalahan narkotika.

Alur yang nampak adalah, memberikan keleluasaan dan kewenangan pada pihak penguasa dan mempersempit ruang gerak rakyat. Apakah ini sudah sesuai dengan teori konstitusi? Prof. Jimly Asshidiqie dalam kuliah Teori Hukum mengutip pernyataan pakar teori hukum Randy Barne yang menyatakan “Akan sangat tidak adil bilamana rakyat dibebankan untuk membuktikan adanya pelanggaran pada konstitusi atas undang-undang yang berlaku, Rakyat merupakan pihak yang lemah dan masih harus dibebani dengan pembuktian. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan dan memerdekakan Rakyat. Renungi apakah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah bersikap memerdekakan rakyat dan membatasi kekuasaan atau sebaliknya? “Power tends to Corrupt, Absolute power Corrupt absolutely” 

Menyambut tahun 2016, Ka. BNN menyatakan akan memanfaatkan buaya sebagai penjaga yang ditempatkan di Pulau khusus untuk Narapidana narkotika , “Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso mengusulkan agar lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus narapidana kasus narkoba nantinya dilengkapi dengan kolam buaya. Menurut Budi, hal ini diperlukan sebagai shock therapy bagi gembong narkoba. Keseriusan Budi Waseso menjadikan buaya sebagai ”penjaga” narapidana narkoba ditunjukkan dengan meninjau langsung penangkaran buaya di Asam Kumbang, Medan Sunggal, kemarin.” 

Menyikapi wacana dan pemberitaan tersebut, penulis tidak terlalu ambil pusing bila memang sistem hukum kita telah benar-benar dapat memilah antara Produsen, Bandar, Pengedar dan Pengguna Narkotika secara objektif. Yang patut dipikirkan adalah dalam renungan di penghujung 2015 ini, penulis berasumsi sistem yang ada masih mencampuradukan antara sisi pemberantasan dan sisi penanggulangan. Apakah para pengguna narkotika juga akan masuk ke kandang buaya? 

Penulis: Subhan Hamonangan Panjaitan, SH

0 comments :

Posting Komentar