SLEMAN (kabarkota.com) – Maraknya korban yang berjatuhan akibat mengonsumsi minuman keras beralkohol, membuat DPR mengusulkan draft Rancangan Undang-undang Pelarangan Minuman Keras/Beralkohol. Hal tersebut memancing respon keras dari kalangan produsen minuman beralkohol (Minol) tradisonal. Karena Minol tradisional juga termasuk minuman yang akan dilarang dalam RUU tersebut.

Adi Christanto, dari Forum Petani dan Produsen Minuman Berfermentasi Indonesia mengatakan, RUU Pelarangan Miras dapat mengancam kebebasan masyarakat tradisional yang biasa menggunakan Minol untuk kepentingan adat. Ia mengingatkan, banyak adat dan tradisi di beberapa wilayah Indonesia yang akrab dengan Minol. Beberapa produsen dan petani Minol juga terancam kehilangan matapencahariannya, jika RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang.

“Sampai saat ini belum ada laporan orang mati karena minum Minol. Kalau oplosan banyak. Tapi oplosan bukan Minol. Itu minuman tidak layak minum. Oplosan itu racun,” kata dia, dalam seminar Mengkaji RUU Pelarangan Minuman Beralkohol dari Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Budaya, di UGM, Kamis (11/2/2016).

Adi menuturkan, Minol tradisonal dibuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari alam, seperti kelapa, beras, gandum, atau madu. Prosesnya pun dibuat secara fermentasi alami. Tidak menggunakan bahan kimia layaknya oplosan.

“Tuak itu jadi salah satu dari sepuluh minuman paling digemari di Indonesia. Karena itu di mana-mana ada,” kata Adi.

Arkeolog dan Peneliti Independen Raymon Michael Menot berpendapat, Minol sudah akrab dengan budaya Indonesia sejak nenek moyang. Beberapa wilayah di Indonesia masyarakatnya terbiasa meminum Minol.

Minol tradisonal terbukti mampu untuk hubungan di suatu kultur masyarakat. Bahkan beberapa untuk kepentingan ringan kesehatan, seperti di daerah yang cukup dingin. “Minol itu selalu berkaitan dengan siapa, minum apa, dimana, dan dengan siapa. Orang minum itu pasti bersama-sama. Tidak pernah ada orang minum sendirian,” kata Raymon.

Raymon mengatakan, RUU Larangan Minuman Beralkohol tidak diperlukan karena saat ini sudah ada peraturan yang mengatur peredaran Minol di masyarakat. Seperti dilarang di jual di minimarket dan dilarang dijual kepada anak di bawah usia 21 tahun.

“Kita harus mampu membedakan baik dan buruk. Kenali diri. Kalau minum itu buruk bagi kamu, ya jangan minum. Yang minum juga harus tahu batas. Minumlah dengan bijak,” ujar dia.

Sementara itu, Peneliti Keberagaman dan Pengajar di Fakultas Filsafat UGM Agus Wahyudi mengemukakan, ada tiga prinsip yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan Minol, yaitu utilitarianisme, deontologi, atau etika kebajikan.

Utilitarinisme merupakan prinsip kebenaran berdasarkan untung ruginya. Dermatologi adalah prinsip kebaikan yang diambil oleh otoritas negara, karena menerjemahkan kepentingan besama.

“Sedangkan etika kebajikan itu adalah moral baik yang berasal dari masyarakat. Peraturan yang dibuat itu harus memelibatka orang-orang yang akan terkena dampak kebijakan. Jadi di sini, produsen Minol dan petani memang harus dilibatkan,” pintanya. (Ed-03)

Sumber: http://kabarkota.com/peristiwa/nasional/produsen-minuman-beralkohol-bukan-oplosan

0 comments :

Posting Komentar