Jatim Newsroom - Munculnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol mendapat reaksi dari petani kelapa dan siwalan di Jawa Timur. Mereka menyakini kalau RUU tersebut sampai disetujui dan diundangkan, maka ribuan petani akan kehilangan pekerjaan yang selama ini berlangsung secara turun temurun khususnya di Kabupaten Tuban, Lamongan dan Gresik. Petani meminta sebelum adanya pembahasan RUU ini, petani agar mendapatkan edukasi dari pemerintah.

Koordinator Forum Petani dan Produsen Minuman Berfermentasi Indonesia, Adi Chrisianto, disela diskusi terkait Pelarangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minuman Beralkohol di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Rabu (10/2) sore, mengatakan RUU Pelarangan Minuman Beralkohol ini mengancam ribuan petani kelapa dan siwalan di Indonesia. Mereka terancam kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan haknya atas pengelolaan tanah seperti yang diatur dalam UU No. 13/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Hak atas tanah dijamin sepenuhnya di UU. No. 13/2013 dan redistribusi tanah untuk pertanian dan usaha agraria harus untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Kami terancam kehilangan pekerjaan jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelarangan Minuman Beralkohol diberlakukan. Seharusnya sebelum adanya pembahasan petani dan produsen arak, tuak dan minuman beralkohol tradisional lainnya mendapatkan pembinaan agar mampu bersaing dengan wine, soju dan sake di era perdagangan bebas,“ katanya.

Dikatakannya, banyak anak-anak petani dan produsen minuman beralkohol tradisional yang putus sekolah jika sam[ai RUU ini diundangkan. Pihaknya setuju jika regulasi mengenai minuman beralkohol itu dikuasai oleh negara bukan oleh sekelompok preman yang ingin menguasai pasar minuman beralkohol. Caranya, yaitu dengan pengawasan dan pembinaan bagi produsen Minuman Beralkohol Tradisional agar mampu memproduksi arak sesuai standart konsumsi di Indonesia. “Jika arak dilarang dijual, maka penjualan oplosan meningkat dan semakin banyak korban tewas akibat oplosan,” katanya.

Bersamaan dengan kegiatan itu, sejumlah elemen pemuda yang tergabung dalam Forum Muda Berani dan Bertanggungjawab (MBB) dan Freedom Society mengajak mahasiswa dan pelajar di Surabaya untuk melawan bahaya oplosan dengan hastag #Lindungi Generasi Muda dari Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol.

“Kami sangat gelisah. Jika dahulu oplosan dikonsumsi oleh masyarakat ke bawah, kini oplosan juga dikonsumsi di kalangan terpelajar (mahasiswa-red). Di Yogyakarta, oplosan telah membunuh 26 korban jiwa dan mayoritas mahasiswa, “ kata Koordinator Freedom Society, Fadly Noor Azizi

Fadly mengatakan banyaknya kasus oplosan yang menelan korban jiwa, seperti halnya di Yogyakarta ini diakibatkan oleh sejumlah regulasi pelarangan minuman beralkohol di beberapa daerah, termasuk RUU Pelarangan Minuman Beralkohol.

“Pelarangan serta sejumlah razia terhadap minuman beralkohol juga mengancam anak-anak dibawah umur. Di Bogor Jawa Barat pernah beredar oplosan dengan kemasan minuman jus anak-anak. Kami tidak ingin anak muda mati gara-gara penanganan pemerintah yang salah “ katanya.

Koordinator Forum MBB, Rudolf Dethu mengatakan negara tidak berhak mengatur masalah individual warga negara untuk mengkonsumsi makanan dan minuman legal sesuai dengan kebutuhannya seperti terkandung dalam Konvenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU no 11 tahun 2005.

“Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Komentar Umum nomer 14 tentang Hak atas kesehatan menjelaskan bahwa : “ Hak atas kesehatan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sebuah hak untuk sehat semata. Selain hak, hak atas kesehatan juga melingkupi kebebasan. Kebebasan ini termasuk juga hak untuk mengendalikan kesehatan dan tubuh sendiri,” kata Dethu.

Presiden Youth Freedom Network, Muhamad Iksan mengatakan RUU Pelarangan Minol ini merupakan kepentingan dari para politisi yang suka bermain dengan isu agama untuk menaikkan suara dan popularitas dalam Pemilihan Umum.

“Ini kepentingan kursi dan suara. Saya sudah membaca naskah akademik dan hasilnya hanya diambil dari google. Seharusnya dalam naskah akademik harus memikirkan dampak dari regulasi yang telah dibuatnya, “ katanya.

Hal senada juga dikatakan Koordinator Marginalized Communities Studies Akhol Firdaus. Ia mengatakan RUU Pelarangan Minuman Beralkohol membunuh demokratisasi yang telah dibangun di Indonesia. (jal)

Sumber: http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/ruu-larangan-minuman-beralkohol-petani-minta-edukasi

0 comments :

Posting Komentar