Peraturan Daerah (Perda) Pelarangan Minuman Beralkohol (Mihol) yang sudah disahkan DPRD kota Surabaya dinilai Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim menabrak aturan diatasnya yakni undang-undang.

Ketua Baperda DPRD Jatim H Achmad Heri mengatakan dalam UU mengatur persoalan pembatasan, pengendalian dan pengawasan. Jika sampai melarang, maka jelas salah kaprah.

“Saya tidak mau bicara Surabaya atau wilayah. Tapi menurut norma atau amar perundangan-undangan melarang mihol itu tidak tepat. Lebih tepat adalah mengendalikan, membatasi dan mengawasi peredaran mihol,” tegas Sekretaris Fraksi NasDem-Hanura DPRD Jatim ini, Kamis (26/5).

Seharusnya Pemkot Surabaya bisa menggunakan Perda Pengendalian Minuman Keras yang sudah dimiliki Jatim, karena Perda yang disahkan DPRD Jatim periode 2009-2014 itu berlaku di 38 kabupaten/kota termasuk Surabaya.

Menurut Heri, Perda Pemprov Jatim itu sudah sangat lengkap dalam mengatur peredaran dan pembatasan minuman keras di Jatim. Bahkan, ada ketentuan merehabilitasi pecandu minuman keras agar tidak lagi menalami ketergantungan.

“Sebenarnya kalau mau mengatur peredaran mihol, Jatim sudah punya Perda Pengendalian Miras. Surabaya bisa memakai itu sebagai payung hukum, ketimbang membuat Perda inisiatif baru yang secara kontekstual sama,” ujar Heri.

Politisi muda Partai Nasdem ini secara pribadi kurang sepakat jika minuman beralkohol dilarang total, karena menciderai semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan dan keberagaman. Terlebih dalam etnis dan agama tertentu ada yang menggunakan minuman tersebut sebagai ritual ibadah. Karena itu, jangan ada pikiran sempit atau salah kaprah kalau mihol itu hanya untuk mabuk-mabukan.

Anggota asal daerah pemilihan Jatim VIII ini juga mengingatkan Surabaya adalah kota metropolitan yang menjadi pusat bisnis dan wisata terbesar di Indonesia Timur. Karenanya, melarang total mihol akan menjadi bumerang, sebab banyak tamu asing yang singgah bahkan menetap dalam jangka waktu tertentu. Sementara mereka punya tradisi atau kebiasaan minum alkohol.

“Melarang mihol itu bukan bentuk kearifan lokal, justru sebaliknya bisa melanggar hak azasi orang lain. Kita ini harus menghargai keberagaman, jangan mentang-mentang mayoritas terus membuat aturan yang bisa merugikan minoritas,” kritik anggota Komisi D ini.(adi)

Sumber: http://dprd.jatimprov.go.id/berita/id/6057/baperda-nilai-perda-pelarangan-mihol-tabrak-undang-undang#sthash.gJA10lUJ.dpuf

0 comments :

Posting Komentar