JawaPos.com – Dokter Harryanto Budi dibuat tidak berkutik dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa, Senin (13/6).

Perbuatan dokter PNS yang berdinas di Lapas Kelas 1 Surabaya di Porong yang menjual suboxone secara bebas tersebut dianggap menyalahi prosedur.

Dalam sidang di ruang Garuda Pengadilan Negeri Surabaya kemarin, jaksa menghadirkan ahli jiwa dr Fattyawan Kintono, SpKJ(K). Saksi itu memberikan keterangan terkait dengan penanganan pasien ketergantungan obat.

Dalam sidang tersebut, jaksa menanyakan prosedur pemberian buprenorfin (suboxone). Menurut Kintono, pemberian narkotika golongan III itu harus diawali dengan pemeriksaan dokter lebih dulu. ”Tidak bisa diberikan langsung,” katanya.

Sebelum pemberian obat tersebut, harus ada evaluasi fisik pasien dan obat. Misalnya, apa saja obat-obatan lain yang dikonsumsi pasien sebelum diberi suboxone.

Sebab, biasanya, pasien seperti itu mengonsumsi banyak obat. Dengan demikian, perlu diketahui lebih dulu obat yang pernah dikonsumsinya.

Penggunaan obat tersebut pun harus dengan pengawasan yang sangat ketat. Saksi itu menyatakan, obat tersebut tidak boleh dibawa pulang oleh pasien dan harus digunakan di depan dokter. ”Sebab, ada proses detoksifikasi,” jelasnya.

Selain itu, pemberian obat juga dilakukan sekaligus untuk mencari dosis suboxone yang pas untuk diberi kepada pasien secara aman. Kintono menjelaskan, suboxone adalah narkotika sintetis yang bekerja lebih cepat daripada morfin.

Hanya, efeknya lebih ringan ketimbang morfin. Suboxone bisa bertahan hingga sehari, sedangkan morfin hanya enam jam.

Setelah itu, pengguna harus mendapatkan morfin lagi untuk enam jam berikutnya. ”Kalau tidak punya uang, biasanya mencari cara dengan menjual barang-barang,” jelasnya.

Dalam sidang tersebut, jaksa Endro Risky menunjukkan kertas warna kuning dengan tulisan kecil-kecil. Kertas itu disita petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi di tempat praktik dokter Budi di Jalan Jemursari. Endro menuturkan, dokter Budi mengungkapkan bahwa kertas tersebut merupakan rekam medis.

Namun, keterangan itu langsung dibantah ahli. ”Itu bukan rekam medis. Di rekam medis harus ada identitas dan diagnosis. Kalau ini daftar pemberian obat kepada pasien,” ucapnya, lantas memegang kertas tersebut.

Menurut dia, seharusnya ada tanda tangan dari pasien sebagai bentuk pengawasan penggunaan obat itu.

Rudy Sapoelete, kuasa hukum dokter Budi, sempat menunjukkan sebuah buku yang berisi pedoman administrasi dokter. Dia ingin menunjukkan bahwa format rekam medis dokter Budi sudah benar.

Hanya, ahli tersebut langsung menyatakan bahwa rekam medis tidak seperti yang ditunjukkan Rudy.

Jaksa sempat mengajukan pertanyaan penutup soal dampak jika pemberian suboxone tidak seperti yang dijelaskan. ”Itu melanggar prosedur. Tidak sesuai tujuan pengobatan,” katanya singkat.

Sebagaimana diberitakan, BNNK Surabaya menangkap dokter Budi karena menjual suboxone secara bebas. Dia menjual kepada siapa pun yang membelinya. Penjualan tidak hanya dilakukan di tempat praktiknya, tetapi juga terkadang di mal atau tempat parkir. (eko/c20/fal/sep/JPG)

Sumber: http://www.jawapos.com/read/2016/06/14/34191/dokter-budi-langgar-prosedur-pemberian-narkoba-golongan-iii-suboxone

0 comments :

Posting Komentar