Keluarga Korban Oplosan se-Jawa Barat menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak lagi memihak kepada nasib masyarakat miskin, khususnya keluarga korban oplosan sesuai dengan platform partai dalam memperjuangkan masyarakat madani.

Koordinator Ikatan Keluarga Korban Oplosan se- Jawa Barat, Abdullah Denovan mengatakan sikap PKS yang tetap bersikukuh menggoalkan Rancangan Undang-Undang Pelarangan Minuman Beralkohol merupakan bukti bahwa partai itu kurang memihak pada masyarakat miskin.

“Rancangan Undang-Undang Pelarangan Minuman Beralkohol justru menguntungkan orang kaya karena mereka yang punya banyak uang bisa mengkonsumsi minuman beralkohol di luar negeri, sedangkan masyarakat miskin dianggap bodoh telah mengkonsumsi oplosan yang dijual di kampong dan pedesaan, “ kata Abdullah kepada wartawan usai pertemuan keluarga korban oplosan di Jakarta, Senin (6/6).

Abdullah mengatakan meskipun di seluruh daerah di Jawa Barat telah menerapkan regulasi ketat pelarangan minuman beralkohol melalui sejumlah Peraturan Daerah, namun korban oplosan meninggal di Jawa Barat paling tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

“Pada tahun 2014, jumlah meninggal akibat oplosan di Garut Jawa Barat sebesar 28 orang atau lebih tinggi di bandingkan daerah pariwisata Bali yang hanya 3 orang. Ini membuktikan bahwa korban oplosan justru banyak terjadi di daerah yang melarang ketat penjualan minuman beralkohol resmi, “ katanya.

Abdullah mengatakan hingga kini tidak ada satupun upaya dari untuk menekan korban oplosan. Korban oplosan justru dianggap bersalah dan dianggap bodoh karena mengkonsumsi oplosan yang beracun sehingga Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar Indonesia membuat regulasi pelarangan total minuman beralkohol dengan alasan melindungi moralitas generasi muda.

“Ini berarti korban oplosan dibiarkan begitu saja tanpa penanganan dan kami dianggap tidak bermoral dan sepantasnya kami menderita karena oplosan, “ katanya.

Apalagi, kata Abdullah, dalam regulasi itu juga diatur bahwa konsumen yang mengkonsumsi minuman beralkohol legal maupun oplosan akan dipidanakan.

“Hukuman itu sama saja dengan negara telah mengangap orang miskin yang tidak punya anggaran untuk membeli minuman beralkohol resmi sebagai pelaku kriminal. Padahal teman-teman dan saudara kami yang meninggal setelah mengkonsumsi oplosan karena tidak ada uang untuk mencari hiburan murah setelah melepas penat di pekerjaan, “ katanya.

Abdullah menambahkan seharusnya para politisi dari PKS tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan perlu membaca kembali falsafah dasar perjuangan dan platform kebijakan partai.

“Apalagi di PKS banyak sekali orang yang paham agama. Seharusnya orang yang mengerti agama ini kembali menjalankan tugasnya mendidik umatnya, bukan memaksa negara untuk membuat regulasi yang menguntungkan kepentingan partai dalam memenangkan suara dalam Pemilu, “ katanya.

Abdullah mengatakan pihaknya mendukung beberapa partai yang tegas mengusulkan agar ada regulasi pengawasan terhadap minuman beralkohol dibandingkan melarang total penjualan minuman beralkohol resmi.

“Kami juga tidak setuju jika minuman beralkohol hanya boleh dijual di hotel karena nantinya hanya orang kaya saja yang bisa minum. Jika demikian maka orang miskin hanya kebagian oplosan yang mudah didapatkan di pasar gelap dengan harga yang murah, “ katanya.***

0 comments :

Posting Komentar