Memperingati Hari Kekalahan Perang terhadap Narkoba Internasional 26 Juni
Kedaulatan Bangsa untuk Pengendalian Narkoba di Indonesia 

Pelarangan narkoba di Indonesia selama 40 tahun terakhir (1976-2016) justru membuatnya berada di pasar gelap, dikuasai sindikat penjahat. UU Narkotika yang diberlakukan Pemerintah RI dibuat atas desakan penerapan Konvensi PBB 1961, 1971, dan 1988. Kelahiran dan perubahan-perubahannya tidak pernah mempertimbangkan aspek yuridis, ideologis, sosiologis dan ekonomi Indonesia sebagai sebuah bangsa merdeka. Berikut riwayatnya:

  1. UU Narkotika No. 9 Tahun 1976 (menggantikan hukum kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya) merupakan hasil pengesahan Konvensi Tunggal tentang Narkotik 1961 untuk melarang pemanfaatan ganja, koka, dan opium di luar kepentingan IPTEK di Indonesia. Kebijakan ini membuat ganja yang awalnya merupakan tanaman penghalau hama kopi di Aceh, menjadi tanaman komersial. Pelarangannya secara global meningkatkan nilai ekonominya. Tanaman ini kemudian dibudidayakan oleh sindikat narkoba lintas negara dan meraup laba besar; 
  2. UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 (pengganti UU 1976) dan UU Psikotropika No. 5 Tahun 1997 memasukkan dimensi transnasional kejahatan narkoba sebagaimana tercantum dalam Konvensi Melawan Perdagangan Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988; 
  3. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 menyatukan UU Psikotropika dan Narkotika 1997 serta mengesahkan beroperasinya super-body pemberantasan narkoba di Indonesia, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan ini memangkas kewenangan Polri dalam penanganan narkoba.

Empat UU yang lahir dan saling menggantikan itu tidak pula menuntaskan persoalan narkoba di Indonesia. Keempatnya, yang perumusannya didikte oleh konvensi PBB, terbukti gagal menghapus peredaran gelap narkoba. ‘Perang terhadap narkoba’ menjadi terompet penyemangat bagi sindikat penjahat dalam meningkatkan produksi narkoba dan memperluas distribusinya ke seluruh penjuru dunia.

Perang ini justru meningkatkan nilai ekonomi narkoba dan selalu dihubungkan dengan pembiayaan separatisme di negara-negara dunia ketiga. Dimensi kejahatan lintas negara dalam Konvensi PBB 1988 melegitimasi DEA (badan penegakan hukum narkoba AS) untuk mengintervensi negara-negara tetangganya di benua Amerika dalam pemusnahan ladang-ladang koka. Industri senjata dan militer AS pun turut kebagian proyek pemenumpasan separatisme di negara-negara tersebut.

Konflik berkepenjangan di Afghanistan tidak terlepas dari persoalan dan kepentingan-kepentingan tersebut. Saat ini Afghanistan merupakan produsen opium ilegal terbesar di dunia. Adapun ladang-ladang opium legal di Turki, India, dan Australia dikuasai oleh Abbott Laboratories, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Sanofi Aventis, dan perusahaan farmasi multinasional lainnya melalui izin suatu badan yang dibentuk untuk penerapan konvensi-konvensi PBB tentang narkoba, International Narcotics Control Board.

Inilah fakta yang terjadi selama hampir setengah abad ‘perang terhadap narkoba’. Kemenangan berupa laba besar selalu dinikmati sindikat penjahat narkoba, perusahaan farmasi multinasional, serta industri persenjataan dan militer. Sementara, negara-negara pengusung konvensi PBB terus menanggung kekalahan. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional 26 Juni menjadi peringatan tahunan kekalahan ‘perang terhadap narkoba’.

Menyambut peringatan tahunan tersebut, Kelompok Diskusi Indonesia Cerdas NAPZA (dICerNA) menyampaikan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengelola bisnis narkoba yang selama ini dikuasai sindikat penjahat lintas negara; 
  2. Mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah melawan sindikat peredaran narkoba dengan cara merebut tata kelola narkoba dari pasar gelap; 
  3. Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk melepaskan diri dari perangkap konvensi PBB yang hanya menguntungkan perusahaan farmasi asing dan sindikat penjahat narkoba.  
 
Jika pemerintah menjalankan usulan kami, maka di masa depan, Indonesia akan dapat memenangkan perang terhadap bandar dan sindikat peredaran gelap dengan menguasai tata kelola narkoba di Indonesia. Cukuplah kekalahan demi kekalahan ‘perang terhadap narkoba’ yang dialami bangsa ini, kami ingin memenangkan perang dengan cara yang berdaulat!




Jakarta, 25 Juni 2016
 
Narahubung:



Kordinator Aksi
Hady Irawan             
081293644947


Koordinator Indonesia Cerdas NAPZA
Patri Handoyo
08122401613





 



0 comments :

Posting Komentar