Surabaya, 24 Agustus 2016

Nomor : 28/EJA/SPPub-U/VIII/2016
Perihal : Perlunya Perbaikan Fokus Kebijakan Pengendalian Napza di Indonesia
Lampiran : -

Kepada Yth
Masyarakat RI
Presiden RI
Dewan Perwakilan Rakyat RI
Ditempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan semakin memburuknya dampak kebijakan pengendalian Narkotika, Psikotropika, Alkohol dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) yang telah dan sedang diselenggarakan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan oleh Pemerintah RI, EJA sebagai organisasi korban napza di Nusantara menyatakan beberapa hal sebagai berikut :
  1. Kita berada pada pihak yang sama terhadap isu–yaitu, kita sama – sama ingin mengurangi kasus ‘penyalahgunaan napza’ dengan segala kejahatan dan kesengsaraan yang menyertainya.
  2. Namun kita memiliki ketidaksetujuan tentang bagaimana cara terbaik agar kebijakan hukum pengendalian napza yang diselenggarakan dapat mencapai gol–nya. 
  3. Apapun kebijakan hukum pengendalian napza yang ada, kita sama – sama memahami betapa penting kita dapat mendukung agar setiap individu untuk dapat mengambil tanggung jawab dan menjadi akuntabel dalam bermasyarakat; tidak kurang dari itu. 
  4. Tanpa keraguan, heroin, kokain, methamphetamine dan napza lainnya, dapat berbahaya dan menimbulkan kecanduan; sebagaimana juga alkohol dan tembakau yang berbahaya dan menimbulkan kecanduan. Kita memiliki visi yang sama tentang bagaimana Pemerintah melakukan upaya yang dapat mengurangi pengunaan berbahaya alkohol dan tembakau melalui menjamin sediaan produk legal yang telah dijamin isi dan cara pengunaannya. 
  5. Edukasi diranah kebijakan pengendalian napza adalah sangat penting, dan hal ini jelas memiliki hasil positif, edukasi tersebut harus terus dapat diselenggarakan, terlepas dari apapun model Kebijakan pengendalian napza yang dipilih oleh Pemerintah. 
  6. Hanya karena adanya diskusi terhadap berbagai jenis dan pilihan yang terbuka tentang bagaimana kita seharusnya merespon penyalahgunaan napza, bukan berarti bahwa kita membiarkan penyalahgunaan napza. Kebijakan pengendalian penggunaan napza harus berfokus pada pengendalian pengunaan berbahaya napza bukan pada jumlah kasus kejadian penyalahgunaan atau jumlah penyalahguna karena ini hanya akan merefleksikan seolah terjadi gagal efektifitas kinerja Sistim Peradilan tindak Pidana/Kriminal dalam mengendalikan penyalahgunaan napza di Indonesia. kebutuhan dan pentingnya pelibatan sistim tindak pidana/kriminal akan selalu ada, dan Sistim Kebijakan Hukum kita saat ini cukup efektif dalam mengendalikan penggunaan berbahaya alkohol dan tembakau, oleh karena itu EJA mengajak Pemerintah dan sistim perwakilan rakyat untuk menerapkan prinsip pendekatan yang sama terhadap napza lainnya.
  7. Sistim Peradilan tindak Pidana/Kriminal (POLRI; KEJAKSAAN; KEHAKIMAN; BNN; dll) telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam rangka mendesakkan kebijakan pengendalian napza yang ada saat ini. Masalahnya berpusat pada Kebijakan Hukum Pengendalian napza yang ada; dan bukan pada kinerja POLRI; Pengadilan, dan/atau sistim keadilan tindak pidana/kejahatan. 
  8. Indonesia tidak dan belum pernah menjadi sebuah masyarakat yang bebas dari narkotika dan zat adiktif lainnya, dan kita tidak akan pernah; selama ada kebutuhan medis, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengidentifikasi fakta ini, dan memahami bahwa napza akan selalu ada, kita harus dapat melakukan pendekatan yang paling efektif untuk mengurangi angka kematian, perkembangan penyakit, tindak pidana/kejahatan dan kesengsaraan yang disebabkan oleh keberadaan napza didalam masyarakat kita. 
  9. Kebijakan pengendalian napza adalah hal yang kompleks dan memiliki pengaruh multi-dimensi terhadap kehidupan. Namun jika bermaksud membangun masyarakat yang cerdas, maka kebijakan pengendalian peredaran napza yang ada harus fokus kepada pengendalian penggunaan berbahaya dan mampu melakukan manajemen suplai dan permintaan yang jelas, serta dapat merespon dampak buruk yang berkembang. 
Besar harapan kami agar masyarakat RI, Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI beserta jajaran lain dalam Pemerintahan RI dapat mempertimbangkan masukan kami terutama untuk Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang maju serta berkeadilan.

Demikianlah surat ini kami buat. Atas perhatian dan partisipasi semua pihak kedepannya. kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Ikke Sartika
Koordinator EJA

0 comments :

Posting Komentar